Buletin.news – Pemerintah pusat menunjukkan sikap tak main-main dalam membersihkan jalur investasi dari benalu birokrasi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas melontarkan ancaman pemangkasan alokasi anggaran bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang berani menghambat arus modal dan tidak patuh pada keputusan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking. Peringatan keras tersebut disampaikannya secara langsung dalam pertemuan strategis dengan Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia (KOCHAM) pada Jumat (26/6/2026).
Di hadapan para investor asal Korea Selatan tersebut, Purbaya memastikan bahwa posisinya sebagai pemegang kendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dimanfaatkan untuk mendisiplinkan instansi pemerintah yang menyimpang dari komitmen pro-investasi. Ia menjelaskan bahwa Satgas Debottlenecking hadir sebagai mekanisme jalur cepat yang sangat terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Para investor didorong untuk secara proaktif melaporkan setiap kendala perizinan, regulasi, maupun operasional yang mereka hadapi di lapangan. Guna memberikan kepastian dan respons penyelesaian yang kilat, satuan tugas ini diwajibkan menggelar rapat penanganan setiap pekannya. Apalagi, seluruh proses dan keputusan satgas berada di bawah radar pantauan langsung Presiden Prabowo Subianto, sehingga eksekusinya bersifat mutlak.
Selain memberikan jaminan perlindungan dari kerumitan birokrasi, Menkeu Purbaya turut memompa kepercayaan diri para pelaku usaha global untuk tidak ragu memarkirkan modalnya di Tanah Air. Ia memamerkan kokohnya fundamental ekonomi Indonesia yang saat ini berhasil mencatatkan angka pertumbuhan impresif di level 5,61 persen. Melalui perpaduan antara indikator ekonomi yang sangat positif, perkuatan iklim usaha, serta ketegasan koordinasi lintas sektoral untuk membabat habis segala hambatan, pemerintah sangat optimistis Indonesia akan terus mempertahankan takhtanya sebagai destinasi investasi primadona di kawasan regional dalam jangka panjang.
