Buletin.news – Langkah agresif pemerintah dalam memangkas ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai memicu keresahan di kalangan pengusaha. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa ada sejumlah importir yang merasa meradang lantaran volume impor bensin Indonesia kini ditekan drastis hingga tersisa sekitar 20 juta kiloliter (kl) per tahun. Pernyataan lugas ini disampaikannya di hadapan publik saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 di Jakarta pada Kamis (25/6).
Keberhasilan menekan angka impor ini berpijak pada data yang solid. Bahlil memaparkan bahwa dari total kebutuhan konsumsi bensin nasional yang menyentuh angka 40 juta kl per tahun, separuhnya kini sudah mampu dipenuhi secara mandiri oleh kilang-kilang di dalam negeri. Lompatan kapasitas produksi ini terwujud nyata berkat beroperasinya kilang baru di Kalimantan Timur yang menyuntikkan tambahan produksi sebesar 5,5 juta kl. Berkat kilang tersebut, total kapasitas produksi nasional melonjak dari yang sebelumnya hanya bertengger di angka 14,25 juta kl menjadi 20 juta kl per tahun. Menghadapi keluhan dari pihak importir yang kehilangan ceruk pasarnya, Bahlil merespons dengan tegas bahwa visi mutlak pemerintah ke depan adalah melepaskan Indonesia dari belenggu impor bensin sepenuhnya.
Manuver kemandirian energi ini nyatanya tidak berhenti pada komoditas bensin semata. Bahlil dengan bangga mengklaim bahwa Indonesia saat ini telah sukses menutup rapat keran impor solar. Kebutuhan solar nasional sebesar 39 juta kl per tahun kini berhasil ditambal secara paripurna lewat kombinasi produksi domestik dan penerapan bauran energi mandatori biodiesel hingga level B50. Kesuksesan di sektor solar inilah yang memicu ambisi pemerintah untuk mereplikasi strategi serupa pada bensin, yakni melalui masifikasi pemanfaatan bioetanol dengan racikan campuran E10 hingga E20. Meski gagasan bioetanol ini sempat memicu keraguan di awal tahun 2025, Bahlil menegaskan bahwa negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Brasil telah lebih dulu membuktikan keampuhan strategi ini.
Bagi negara, memangkas impor BBM bukanlah sekadar urusan ketersediaan energi, melainkan benteng pertahanan ekonomi di tengah gejolak geopolitik global. Bahlil membeberkan realitas finansial bahwa selama ini Indonesia harus membakar devisa negara hingga 30 miliar dolar AS—atau setara dengan Rp538,02 triliun—setiap tahunnya hanya untuk berbelanja BBM dari luar negeri. Dengan menekan impor secara masif, permintaan terhadap dolar AS secara otomatis akan mereda, yang pada akhirnya akan menjadi pelindung alami bagi penguatan nilai tukar Rupiah. Lebih jauh, sebagai manuver pelengkap dalam menjaga stabilitas fiskal, Bahlil membocorkan bahwa pemerintah kini tengah mematangkan opsi transaksi pembelian energi menggunakan mata uang alternatif selain dolar AS demi mendiversifikasi risiko perdagangan internasional.
