Legislatif
-
DPR Siapkan Panja Khusus untuk Kawal Kesejahteraan Guru Madrasah di Seluruh Indonesia
Buletin.news – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah konkret untuk membenahi sengkarut kesejahteraan tenaga pendidik di bawah…
Read More » -
Banggar DPR Apresiasi Pengunduran Diri Massal Pejabat BEI dan OJK sebagai Standar Etika Baru
Buletin.news – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan respons positif terhadap gelombang pengunduran diri yang terjadi di jajaran direksi Bursa…
Read More » -
Cegah Beban Anggaran Pendidikan, Komisi X DPR Dorong Pendanaan Makan Bergizi Gratis Lintas Sektor
Buletin.news – Komisi X DPR RI secara resmi mengusulkan agar skema pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertumpu…
Read More » -
Gaji Guru Honorer Masih Jauh dari Layak, Negara Harus Hadir
Buletin.news – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai kesejahteraan guru, terutama guru honorer, masih berada…
Read More » -
Kepala Daerah Tak Berhak Lagi Mengganti ASN Eselon II
Buletinnews – DPR RI melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) melindungi karier pegawai…
Read More » -
Ketua MPR: Kecintaan Rakyat Indonesia Kepada Merah Putih Tidak Akan Tertukar Dengan Apapun
Buletinnews- Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons soal ramainya masyarakat mengibarkan bendera anime One Piece menjelang 17 Agustus. Muzani meyakini…
Read More » -
Ketua DPR RI: Jaga Reputasi Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Alam yang Profesional
Buletinnews- Puan Maharani mengingatkan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama oleh pemangku wisata di tanah air demi menjaga reputasi pariwisata Indonesia…
Read More » -
DPR Ingatkan Antisipasi Praktik Cari Untung dari Program Makan Bergizi Gratis
Buletinnws– Pemerintah akan mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025. Anggota Komisi IX DPR…
Read More » -
DPR Akan Ketok Palu Biaya Haji 2025 Paling Lambat 10 Januari
Buletinnews– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengetok palu biaya haji 2025 selambat-lambatnya pada 11 Januari 2025. Komisi VIII bersama pemerintah…
Read More » -
Komisi II DPR Bakal Revisi UU Pemilu Sesuai Putusan MK
Buletinnews– Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.62/PUU-XXII/2024 menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik yang memperoleh…
Read More »
