Eksekutif

PKS Dorong Revitalisasi Sekolah Pascabencana di Sumatra Jadi Titik Balik Pendidikan Tangguh

Buletin.news – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyambut positif langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2,9 triliun untuk revitalisasi 3.084 bangunan sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra. Program tersebut mencakup daerah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang selama ini kerap menghadapi ancaman gempa bumi, banjir, hingga longsor.

Menurut Kurniasih, kebijakan revitalisasi sekolah tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya memperbaiki bangunan fisik semata, tetapi harus menjadi momentum besar membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi situasi darurat di masa depan.

“Langkah yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana. Pendidikan harus tetap berjalan agar proses belajar siswa tidak mengalami hambatan berkepanjangan,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan itu menilai, pengalaman berbagai bencana di Indonesia menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling rentan terdampak. Kerusakan sekolah sering kali membuat proses belajar mengajar terhenti dalam waktu lama dan berdampak pada psikologis peserta didik.

Karena itu, ia mendorong agar revitalisasi sekolah pascabencana diintegrasikan dengan konsep sekolah tangguh bencana. Menurutnya, pembangunan sekolah ke depan harus memperhatikan standar keamanan konstruksi, jalur evakuasi, kesiapsiagaan kebencanaan, hingga sistem pembelajaran fleksibel yang tetap dapat berjalan saat kondisi darurat terjadi.

“Pemulihan pendidikan tidak cukup hanya membangun kembali ruang kelas yang rusak. Kita juga perlu memastikan sistem pendidikan memiliki daya tahan menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” tegasnya.

Kurniasih juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pemetaan risiko bencana di lingkungan sekolah sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan di wilayah rawan bencana. Ia menilai setiap sekolah di kawasan berisiko tinggi perlu memiliki protokol kesiapsiagaan yang jelas dan terstandar.

Menurutnya, simulasi kebencanaan secara berkala harus menjadi bagian penting dari budaya sekolah agar siswa, guru, dan tenaga kependidikan memiliki kesiapan ketika situasi darurat terjadi sewaktu-waktu.

Selain penguatan infrastruktur, Kurniasih menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi kondisi pembelajaran darurat. Ia menilai guru perlu dibekali pelatihan khusus terkait metode pembelajaran saat krisis, termasuk dukungan psikososial bagi peserta didik yang terdampak bencana.

“Momentum revitalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan jangka panjang. Selain pembangunan fisik, penguatan kapasitas guru, dukungan psikososial bagi peserta didik, dan model pembelajaran darurat perlu terus dikembangkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Kurniasih mendorong pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi sebagai solusi alternatif ketika kegiatan belajar tatap muka terganggu akibat bencana. Menurutnya, digitalisasi pendidikan menjadi kebutuhan penting agar akses belajar siswa tetap terjaga dalam berbagai kondisi.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan pemulihan pendidikan di daerah terdampak bencana. Kolaborasi tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul yang ditekankan dalam agenda nasional pemerintahan Prabowo Subianto.

“Anak-anak di wilayah terdampak harus mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan yang layak. Dengan sinergi yang kuat, proses pemulihan ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi sekolah, tetapi juga melahirkan sistem pendidikan yang lebih kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan ke depan,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan alokasi anggaran lebih dari Rp2,9 triliun untuk revitalisasi ribuan sekolah terdampak bencana di Sumatra sebagai bagian dari percepatan pemulihan layanan pendidikan di daerah rawan bencana.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button