Tindak Tegas Perusahaan Pelat Merah Merugi, Presiden Prabowo Resmi Tutup 240 BUMN
Buletin.news – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah drastis dalam membenahi postur perusahaan negara. Secara blak-blakan, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena kinerjanya yang terus-menerus mencatatkan kerugian finansial. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memberikan pidato penutupan dalam acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, yang disiarkan secara daring pada Selasa (23/6/2026).
Langkah perampingan ini bermula dari temuan mengejutkan di awal masa jabatannya. Prabowo mengaku awalnya memperkirakan jumlah entitas BUMN di Indonesia hanya berkisar di angka 300 perusahaan. Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, postur kementerian tersebut ternyata membengkak hingga melampaui 1.000 entitas bisnis. Pembengkakan liar ini terjadi akibat menjamurnya pembentukan anak, cucu, hingga cicit perusahaan pelat merah. Menyikapi kondisi yang tidak sehat tersebut, pemerintah memutuskan untuk memangkas jumlah BUMN secara agresif, dimulai dengan menutup ratusan entitas bisnis yang menjadi beban negara karena terbukti tidak pernah memberikan keuntungan.
Penutupan ratusan BUMN ini bukan sekadar urusan restrukturisasi birokrasi, melainkan sebuah manuver efisiensi anggaran berskala raksasa. Presiden menyebut langkah ini telah berhasil menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah. Selama ini, banyak perusahaan negara yang status finansialnya berdarah-darah, namun jajaran manajemennya—mulai dari direksi hingga komisaris—tetap menikmati kucuran gaji dan fasilitas mewah yang terus menggerogoti kas negara.
Secara tajam, Prabowo mengkritisi logika finansial dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ia mengilustrasikan, jika sebuah BUMN merugi memiliki empat direktur dan empat komisaris dengan gaji minimal Rp50 juta per bulan untuk masing-masing orang, negara harus menanggung beban miliaran rupiah setiap tahunnya secara percuma. Praktik ini semakin tidak masuk akal ketika para petinggi perusahaan yang merugi tersebut masih menuntut bonus kinerja. Efisiensi radikal ini diyakini tidak hanya menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga menjadi instrumen krusial untuk menutup rapat celah praktik korupsi di tubuh BUMN.
Pemerintah memastikan bahwa gelombang bersih-bersih perusahaan negara ini belum akan berakhir. Prabowo memproyeksikan perampingan besar-besaran akan terus dilanjutkan demi membentuk ekosistem perusahaan negara yang ramping, lincah, dan benar-benar mendatangkan manfaat ekonomi bagi rakyat. Pada tahap akhirnya nanti, pemerintah menargetkan untuk memangkas sekitar 700 hingga 800 perusahaan pelat merah, sekaligus memberikan pesan peringatan bahwa BUMN yang gagal berkontribusi positif harus bersiap menghadapi penutupan.
