Buletin.news – Gelombang kritik tajam kembali mengarah pada internal Kabinet Merah Putih. Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah tegas berupa reshuffle terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Desakan ini mencuat setelah sang menteri diterpa serangkaian kontroversi beruntun yang dinilai mengganggu fokus kerja kementerian strategis tersebut.
Nama Dody Hanggodo belakangan ini gencar menjadi sorotan publik akibat beberapa isu miring. Mulai dari dugaan penyalahgunaan fasilitas berupa perjalanan dinas bersama keluarganya (istri dan anak) ke Amerika Serikat, gelombang mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke berbagai daerah yang diduga imbas dari bocornya surat perjalanan dinas tersebut, hingga tudingan nepotisme terkait penunjukan keponakannya, Aisyah Zakiyyah, sebagai komisaris di salah satu BUMN konstruksi, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP).
Coreng Semangat Kedisiplinan Kabinet
Direktur Eksekutif Labpolhum MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menyayangkan sikap Menteri PU yang dinilai tidak sejalan dengan komitmen kedisiplinan yang sempat ditekankan Presiden Prabowo kepada seluruh pembantunya di kabinet.
“Menteri PU mestinya fokus bekerja di tengah masih banyaknya keperluan pembangunan infrastruktur di tiap wilayah saat ini, bukan bertingkah aneh-aneh yang dapat memantik keresahan publik. Apalagi semua jajaran Kabinet Merah Putih telah mengikuti kegiatan retreat, mestinya mereka memiliki kedisiplinan dan kesatuan visi dengan Presiden Prabowo Subianto dalam bekerja maksimal,” cetus Haris.
Mengingat peran Kementerian PU yang sangat vital dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional dari Sabang sampai Merauke, posisi menteri di pos ini menurut Haris tidak boleh diisi oleh figur yang terus-menerus memproduksi kegaduhan di ruang publik. Jika performa dan kontroversi ini tidak segera disudahi, reputasi pemerintahan secara makro di mata rakyat dipertaruhkan.
Desak Selektivitas Ketat dan Sentil Partai Demokrat
Berkaca dari rapor merah tersebut, Labpolhum meminta Presiden Prabowo untuk jauh lebih selektif dan memperketat pengawasan terhadap kinerja para menteri maupun wakil menteri yang sedang menjabat. Pemerintah diminta tidak menghabiskan energi untuk meredam polemik internal yang tidak produktif, yang pada akhirnya justru mengorbankan kepentingan dan hajat hidup masyarakat luas.
Tak hanya menyasar pihak eksekutif, Haris juga menyentil Partai Demokrat selaku partai tempat Dody bernaung. Sebagai figur yang menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Periode 2025-2030, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut diminta tidak menutup mata.
“Partai Demokrat perlu memberikan peringatan keras terhadap kadernya terkait kerja, kinerja, dan kontroversi yang sedang terjadi. Jangan pura-pura tidak tahu persoalan ini,” pungkas Haris menutup pernyataannya.
