
Mentan Amran Gerak Cepat, Cabut Izin Distributor Pupuk Subsidi Usai Terima Laporan Mahasiswa
Buletin.news – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menunjukkan respons tegas terhadap dugaan pelanggaran di sektor pertanian dengan langsung mencabut izin distribusi pupuk subsidi usai menerima laporan dari mahasiswa dalam forum diskusi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia di Jakarta.
Langkah cepat itu dilakukan setelah mahasiswa menyampaikan adanya dugaan permainan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan pupuk bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Dicabut izinnya tadi sudah dicabut, cuma 10 menit dicabut karena prosesnya online. Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan,” kata Mentan Amran usai diskusi bersama perwakilan mahasiswa, Rabu (7/05/2026).
Forum dialog yang dihadiri sekitar 118 mahasiswa dari berbagai daerah itu berlangsung dinamis. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan langsung berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara hingga distribusi pupuk subsidi yang dinilai bermasalah di NTB.
Mendengar laporan tersebut, Mentan Amran langsung melakukan sambungan telepon kepada pihak terkait di daerah untuk memastikan tindak lanjut dilakukan saat itu juga.
Mentan Amran juga menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap praktik mafia pangan maupun penyimpangan distribusi pupuk yang merugikan petani.
“Kalau ada pelanggaran, laporkan, tidak boleh ada pembiaran, kita berantas mafia, kita tindak tegas,” ujarnya.
Terkait dugaan masuknya bawang merah ilegal di Sumatera Utara, Mentan bahkan meminta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan keras terhadap pelaku.
“Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama saja dengan beternak kejahatan di republik ini,” tegasnya.
Menurut Mentan, praktik impor ilegal maupun permainan distribusi pupuk dapat menghancurkan harga pasar dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani lokal.
Karena itu, ia menegaskan Kementerian Pertanian tidak akan ragu mencabut izin pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan distribusi pupuk subsidi ataupun terlibat praktik curang di sektor pangan.
Dalam forum tersebut, Amran juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dan mahasiswa dalam mengawasi kebijakan publik. Ia mengaku membutuhkan kritik yang berbasis data dan fakta, bukan sekadar opini tanpa dasar.
“Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Mentan Amran menambahkan, pemerintah saat ini serius membersihkan praktik korupsi dan mafia di sektor pertanian. Bahkan, menurutnya, sudah ada puluhan pihak yang diproses hukum.
“Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main,” ujar Mentan.
Sementara itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, mengapresiasi respons cepat Menteri Pertanian terhadap laporan mahasiswa.
Harapan saya langkah tegas tersebut benar-benar mampu memberantas praktik mafia bawang ilegal yang selama ini merugikan petani lokal.
“Kami berharap setelah kegiatan ini mafia-mafia, terutama bawang merah ilegal yang masuk ke Sumatera Utara, bisa dibasmi,” katanya.
Apresiasi serupa disampaikan mahasiswa asal NTB, Muhammad Abdi Maludin, yang melaporkan persoalan pupuk subsidi di daerahnya.
Abdi mengungkapkan ada dugaan oknum yang memainkan distribusi pupuk sehingga bantuan subsidi tidak sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan.
“Saya lihat Pak Menteri langsung merespons dan berkoordinasi saat itu juga. Ini yang kami harapkan agar persoalan di daerah bisa cepat ditangani,” ujarnya.
Melalui forum dialog bersama mahasiswa tersebut, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya membuka ruang komunikasi dengan generasi muda sekaligus memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan tegas demi menjaga ketahanan pangan nasional.




