Kedua menteri tiba secara terpisah mulai pukul 13.30 WIB. Saat ditemui sebelum memasuki ruang rapat, mereka mengaku belum mengetahui secara rinci agenda yang akan dibahas bersama Presiden. Namun, sinyal kuat mengarah pada isu pembangunan pesisir dan pemberdayaan masyarakat nelayan.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut kemungkinan pembahasan terkait proyek tanggul laut raksasa yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengatasi ancaman abrasi dan perubahan iklim di wilayah pesisir. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mendukung program prioritas nasional.
“Sebagai Mendiktisaintek, kami siap memaksimalkan kontribusi kampus, riset, dan inovasi teknologi untuk mendukung program-program strategis pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono secara singkat menyinggung program “kampung nelayan” sebagai salah satu agenda yang kemungkinan dibahas dalam rapat tersebut. Kehadirannya bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf memperkuat indikasi bahwa sektor kelautan dan kesejahteraan nelayan menjadi fokus utama.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi pesisir yang terintegrasi. Program ini tidak hanya menyasar peningkatan kesejahteraan nelayan, tetapi juga penguatan infrastruktur, tata kelola, serta akses terhadap teknologi dan pembiayaan.
Sebelumnya, pada Rabu (15/4/2026), pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan telah resmi membuka rekrutmen nasional sebanyak 5.476 formasi khusus untuk pengelola KNMP.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya. Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.
Para peserta yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
“Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada biaya. Semua proses hanya melalui kanal resmi. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan, itu jelas penipuan,” tegas Zulkifli Hasan.
Ia juga memastikan bahwa penempatan tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah.
“Jika ada dua kandidat dengan nilai yang sama, maka yang berasal dari kawasan terdekat akan diprioritaskan,” tambahnya.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo ini dinilai menjadi langkah penting dalam menyinergikan kebijakan lintas sektor mulai dari pendidikan tinggi, riset, hingga kelautan demi memastikan keberhasilan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pilar pembangunan ekonomi pesisir Indonesia ke depan.