Temui Menteri KKP, Gubernur Mahyeldi Dorong Sumbar Jadi Pusat Ekonomi Biru dan Sentra Perikanan Berkelanjutan Nasional
Buletin.news – Mahyeldi Ansharullah memaparkan sejumlah rencana strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan Sumatera Barat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam pertemuan di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat pembangunan ekonomi biru berkelanjutan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kelestarian ekosistem laut.
Mahyeldi menegaskan Sumbar memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, mulai dari sektor perikanan tangkap, budidaya air tawar dan air laut, hingga wisata bahari berbasis konservasi. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola secara optimal melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan program prioritas nasional.
“Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Sumbar mengajukan empat program prioritas strategis kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai upaya mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan daerah.
Program pertama adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang sebagai pusat penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperkuat rantai distribusi hasil laut, hingga membuka akses pasar yang lebih luas.
Program kedua berupa pengembangan budidaya perikanan air tawar berbasis sistem bioflok yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Mahyeldi menilai integrasi tersebut akan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
“Kita ingin program ini tidak hanya meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga mengusulkan pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai sentra produksi hatchery udang vaname untuk kawasan barat Sumatera. Pengembangan tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi udang nasional sekaligus memperkuat daya saing ekspor sektor perikanan Sumbar.
Mahyeldi menyebut rencana itu telah mendapat dukungan awal dari KKP melalui kerja sama dengan UPTD BPIU2K Karangasem dalam penguatan teknologi dan pengembangan indukan unggul.
Tak hanya fokus pada produksi, Pemprov Sumbar juga mendorong optimalisasi tujuh kawasan konservasi perairan di Sumbar sebagai destinasi wisata bahari berbasis konservasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan laut.
“Seluruh inisiatif ini kita integrasikan dengan pengelolaan kawasan konservasi agar keseimbangan ekologis tetap terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan kekayaan hayati laut tetap terlindungi untuk generasi mendatang,” tutur Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon mengatakan Menteri KKP memberikan respons positif terhadap berbagai program yang diajukan Pemprov Sumbar, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi biru dan peningkatan produktivitas sektor perikanan.
Menurut Syefdinon, Menteri KKP menilai program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional karena mampu memperkuat ekosistem ekonomi kelautan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Pak Menteri menyampaikan program ini akan memperkuat produksi perikanan tangkap yang ke depan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga diarahkan untuk ekspor melalui pemanfaatan Pelabuhan Samudra Bungus,” ujarnya.
Selain mendukung pengembangan kampung nelayan, Menteri KKP juga meminta program budidaya bioflok segera direalisasikan, khususnya untuk usulan yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
KKP juga mendorong penguatan sektor hulu melalui penyediaan induk ikan unggul, pembangunan pabrik pakan, serta pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga guna menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan para pembudidaya.
Syefdinon menambahkan Menteri KKP meminta agar seluruh program pengembangan kelautan dan perikanan di Sumbar dijalankan secara terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Beliau juga meminta agar program ini menjadi program strategis bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan melibatkan lintas OPD, perguruan tinggi, dan seluruh stakeholder terkait agar arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumbar semakin terintegrasi,” katanya.
Melalui berbagai usulan tersebut, Pemprov Sumbar berharap sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai pusat ekonomi biru berkelanjutan di kawasan barat Indonesia.
