Pidato Tanpa Teks Sherly Tjoanda Viral, Gubernur Malut Banjir Pujian usai Tegur ASN dan Soroti Ancaman TPP 2027
Buletin.news – Sherly Tjoanda kembali menjadi sorotan publik usai tampil dalam apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Rabu (6/5/2026). Bukan hanya isi arahannya yang tegas dan penuh evaluasi, gaya bicara Sherly yang menyampaikan pidato tanpa teks dengan lancar dan cepat juga sukses menarik perhatian warganet.
Momen tersebut menjadi viral di media sosial setelah sejumlah potongan video pidatonya beredar luas. Banyak netizen memuji kemampuan komunikasi Sherly yang dinilai lugas, spontan, serta sangat menguasai materi tanpa harus membaca naskah.
Dalam apel perdana Mei 2026 itu, Sherly menyampaikan berbagai persoalan penting terkait kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia menyoroti disiplin administrasi ASN, ancaman terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2027, hingga rendahnya skor evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun di tengah materi yang cukup berat, publik justru dibuat kagum dengan gaya penyampaian Sherly yang dinilai berbeda dari kebanyakan pejabat.
“Tanpa teks tapi sangat jelas dan mudah dipahami, keren banget sih Bu,” tulis seorang warganet.
“Gubernur Maluku Utara layak jadi role model. Menguasai pekerjaan dan berbicara tanpa ragu,” komentar netizen lainnya.
“Baru kali ini lihat pejabat ngomong lancar tanpa banyak jeda dan tanpa baca teks,” tulis akun lain.
Banyak pula yang menilai Sherly tampil percaya diri, memahami data di luar kepala, dan mampu menyampaikan persoalan birokrasi dengan bahasa yang tegas namun tetap komunikatif.
Dalam arahannya, Sherly secara khusus menegur sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai lambat memasukkan dokumen administrasi sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji ASN.
Sherly mengungkapkan bahwa hingga awal Mei 2026 masih terdapat OPD yang belum menyelesaikan dokumen pencairan meski anggaran telah tersedia.
“Tadi pagi saya mendapat informasi dari BPKAD bahwa SP2D gaji April sudah masuk, tetapi dari total OPD baru sebagian yang menyelesaikan administrasi, yang sudah masuk akan cair hari ini melalui Bank Maluku,” ujar Sherly.
Sherly juga menegaskan keterlambatan tersebut seharusnya tidak terjadi karena proses administrasi pembayaran gaji merupakan pekerjaan rutin setiap bulan.
“Ini pekerjaan rutin dan deadline-nya seharusnya sudah dipahami. Data harus dimasukkan tepat waktu agar gaji ASN bisa cair on time,” tegasnya.
Sherly bahkan memberikan peringatan keras kepada OPD yang masih lalai menjalankan kewajiban administrasi.
“Ini peringatan pertama dan terakhir. Jika bulan depan masih ada keterlambatan, saya akan memberikan catatan khusus kepada kepala dinas, sekretaris, dan bendaharanya,” katanya di hadapan para ASN.
Selain menyoroti kedisiplinan birokrasi, Sherly juga mengingatkan tantangan besar yang akan dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai 2027 terkait pembatasan belanja pegawai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Menurutnya, regulasi tersebut menetapkan batas maksimal belanja pegawai hanya sebesar 30 persen dari total APBD. Sementara saat ini, komposisi belanja pegawai Pemprov Maluku Utara masih berada di angka sekitar 35 persen.
“Dengan PAD kita yang baru sekitar Rp1,2 triliun dan total APBD sekitar Rp2,7 triliun, sementara belanja pegawai mencapai Rp1,2 triliun, maka persentasenya masih terlalu tinggi,” jelasnya.
Sherly memperingatkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak meningkat hingga Rp1,5 triliun pada 2026, maka ada kemungkinan ASN tidak lagi menerima TPP pada 2027.
“Kalau PAD tidak mencapai target, maka TPP ASN bisa terancam. Karena itu kita harus bekerja bersama,” ujarnya.
Sherly mengajak seluruh OPD meninggalkan ego sektoral dan mulai mencari solusi inovatif demi meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita ini satu kapal besar. Tidak bisa hanya gubernur atau satu dua OPD yang bekerja, semua harus menjadi problem solver dan berpikir out of the box agar PAD bisa naik,” tegas Sherly.
Tak hanya itu, Sherly juga menyinggung rendahnya skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Maluku Utara yang berada di peringkat 31 dari 34 provinsi secara nasional.
Sherly menyebut capaian tersebut memalukan mengingat besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah setiap tahun.
“Kita dibayar dari uang negara dengan jumlah besar, tetapi kalau kinerja pemerintahan masih di urutan bawah nasional, tentu ini harus menjadi evaluasi serius,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Sherly menargetkan Maluku Utara bisa masuk 10 besar nasional dalam penilaian EPPD ke depan. Ia meminta Sekretaris Daerah bersama seluruh OPD memperkuat koordinasi dan memastikan setiap program benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang kita gunakan tidak boleh hanya habis di atas kertas, harus benar-benar memperbaiki kualitas hidup masyarakat Maluku Utara,” tutup Sherly.
