Pendidikan Gratis Harus Menjadi Investasi Manusia, Bukan Komoditas Politik

Buletin. News – Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling strategis dalam membangun sebuah negara. Pendidikan bukan sekadar layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah, melainkan investasi jangka panjang untuk membentuk manusia berkualitas, meningkatkan produktivitas, memperluas mobilitas sosial dan memperkuat daya saing bangsa.

Dalam kerangka itulah, langkah pemerintah yang tengah mematangkan skema pendidikan gratis perlu dilihat sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Rapat terbatas mengenai pendidikan gratis telah dilakukan, sementara kebutuhan pembiayaan dan desain implementasinya masih dalam tahap penghitungan dan pengkajian.

Kebijakan tersebut hadir di tengah persoalan pendidikan yang belum sepenuhnya terselesaikan, akses terhadap pendidikan berkualitas masih belum merata, kondisi sosial dan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan pendidikan anak. Di berbagai daerah, persoalan lain masih menunggu penyelesaian, mulai dari kesenjangan mutu pendidikan, keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik, hingga meningkatnya biaya pendidikan. Semua itu membutuhkan kehadiran negara melalui kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan.

Pada pendidikan tinggi, tantangannya bahkan lebih kompleks. Persoalan tidak berhenti pada akses, Perguruan tinggi juga dituntut meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat riset dan inovasi serta memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja. Karena itu, pendidikan gratis tidak seharusnya dimaknai sebatas menghapus biaya yang harus dibayarkan peserta didik. Tapi negara juga harus menjamin agar perluasan akses berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas.

Pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada penghapusan biaya pendidikan. Negara harus memastikan akses yang lebih luas tetap berjalan bersama dengan jaminan mutu,” demikian prinsip yang menurut saya perlu menjadi dasar dalam merancang kebijakan tersebut.

Menjaga Ases dan Keberlanjutan Fiskal

Skala pembiayaan pendidikan gratis tentu bukan persoalan kecil. Kebutuhan anggaran perguruan tinggi negeri yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 93,7 triliun untuk 2,83 juta mahasiswa menunjukkan besarnya konsekuensi fiskal yang harus diperhitungkan. Angka tersebut sekaligus mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis membutuhkan desain pembiayaan yang matang, terukur, transparan dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan sumber pembiayaan tersedia tanpa mengorbankan keberlanjutan anggaran negara.

Menurut penulis, penerapan kebijakan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan menggunakan basis data yang akurat. Prioritas penerima manfaat harus dirumuskan secara jelas, mekanisme pembiayaan harus transparan dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala.

Pendekatan semacam ini penting agar anggaran negara benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus mencegah munculnya persoalan baru dalam implementasi. Pada saat yang sama, keterbatasan APBN tidak boleh diabaikan. Keberpihakan terhadap pendidikan tidak berarti mengesampingkan disiplin fiskal. Sebaliknya, kebijakan pendidikan yang baik justru harus mampu mempertemukan dua kepentingan sekaligus yaitu, memperluas hak masyarakat atas pendidikan dan menjaga kesehatan keuangan negara. Di sinilah pendidikan perlu ditempatkan sebagai investasi, bukan semata-mata sebagai belanja negara. Karena, dana yang dialokasikan untuk pendidikan  merupakan investasi terhadap kualitas manusia yang akan menentukan produktivitas ekonomi dan kemampuan Indonesia menghadapi perubahan global.

Membangun Manusia, Bukan Sekadar Infrastruktur

Indonesia tentu membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik. Namun, pembangunan tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak disertai pembangunan manusia. Bangsa yang kuat membutuhkan warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, daya kritis, karakter dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi serta perkembangan dunia. Karena itu, pendidikan gratis harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan manusia secara utuh. Negara bukan hanya berkewajiban memastikan anak-anak dapat bersekolah, tetapi juga memastikan mereka memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan dengan tantangan zamannya.

Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan pada dasarnya merupakan investasi terhadap manusia Indonesia dan masa depan produktivitas bangsa, karena manfaat pendidikan tidak berhenti pada individu penerima, tetapi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian. Dalam konteks tersebut, proses pemerintah yang masih mengkaji desain pendidikan gratis perlu dikawal secara rasional dan konstruktif. Pemerintah perlu memastikan kebijakan disusun berdasarkan data dan kemampuan fiskal. Karena itu, DPR memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sementara itu, masyarakat, akademisi, serta dunia pendidikan perlu terlibat dalam mengawasi pelaksanaannya.

Pendidikan gratis merupakan kebijakan yang memiliki cakupan luas. Jutaan peserta didik, ribuan satuan pendidikan, serta kebutuhan anggaran yang besar membuat kebijakan ini tidak dapat dibangun secara tergesa-gesa. Karena itu, tahapan pengkajian yang sedang dilakukan pemerintah memiliki arti penting. Perencanaan yang matang diperlukan agar kebijakan yang kelak diterapkan bukan hanya menarik secara politik, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Karena keberpihakan terhadap pendidikan merupakan investasi terhadap masa depan bangsa. Pendidikan gratis yang dirancang dengan baik dapat membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat ditentukan oleh desain, pembiayaan, sasaran penerima, kualitas layanan, serta konsistensi pengawasannya. Karenanya agenda pendidikan gratis perlu dikawal bersama. Membangun sekolah, memperkuat pembiayaan pendidikan, meningkatkan mutu perguruan tinggi, dan memperluas kesempatan belajar bukan sekadar program pemerintah, melainkan bagian dari investasi negara terhadap manusia Indonesia.

Jika dilaksanakan secara bertahap, tepat sasaran, transparan dan tetap memperhatikan kesehatan APBN, pendidikan gratis akan menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun manusia Indonesia yang bermartabat, produktif, berkeadilan dan mampu bersaing dalam perubahan dunia.