Menggugat Belenggu Sosial di Balik Gelar Akademik Perempuan “Agenda yang Belum Selesai di Hari Hari Kartini”

Buletin.news – Peringatan Hari Kartini tidak boleh berhenti pada seremoni simbolik tapi harus menjadi ruang refleksi yang kritis, sejauh mana perempuan benar-benar memperoleh akses, ruang aman, dan posisi setara dalam pendidikan tinggi? Semangat Raden Ajeng Kartini menempatkan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Data terbaru menunjukkan capaian yang progresif, angka partisipasi kasar (APK) perempuan di perguruan tinggi telah melampaui laki-laki, dan lebih dari 60% lulusan perguruan tinggi di Indonesia saat ini adalah perempuan. Ini adalah kemajuan yang patut dicatat.

Namun, angka-angka ini tidak boleh menipu. Di balik capaian tersebut, perempuan masih berhadapan dengan tekanan sosial yang tidak dialami secara setara oleh laki-laki, salah satunya adalah tekanan untuk menikah di usia tertentu. Tidak sedikit perempuan yang dihadapkan pada pilihan semu melanjutkan pendidikan atau memenuhi ekspektasi sosial untuk segera menikah. Dalam banyak kasus, pilihan ini bahkan bukan sepenuhnya milik mereka.

Tekanan ini bukan sekadar persoalan budaya, tetapi juga struktur yang membatasi ruang gerak perempuan yang hadir dalam bentuk halus pertanyaan “kapan menikah?”, stigma terhadap perempuan berpendidikan tinggi, hingga anggapan bahwa pendidikan perempuan tidak perlu terlalu tinggi. Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang harus memperlambat, bahkan menghentikan, langkah akademiknya.

Pendidikan tinggi harus bertransformasi dari sekadar akses menjadi ruang yang membebaskan. Sebagai bagian dari komunitas akademik terutama dalam napas gerakan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kita tidak boleh mengambil posisi netral. Mengutip pesan Gus Dur, “Kemanusiaan itu lebih penting dari politik,” maka dalam konteks ini, keadilan bagi perempuan adalah manifestasi tertinggi dari kemanusiaan. Memperjuangkan hak pendidikan berarti melawan segala bentuk pemaksaan kehendak. Ini bukan tentang menolak institusi pernikahan, melainkan menolak ketidakadilan dalam menentukan jalan hidup.

 

Hari ini, perempuan tidak lagi sekadar menuntut ruang mereka sedang mengisi ruang itu dengan gagasan dan perubahan. Karena itu, tugas kita belum selesai dalam memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kebebasan penuh untuk memilih belajar, bermimpi, atau menikah tanpa tekanan, tanpa batasan. Peringatan Hari Kartini tidak boleh terjebak dalam pusaran seremoni simbolik tapi harus menjadi ruang refleksi kritis, sejauh mana pendidikan tinggi benar-benar menjadi ruang aman dan setara bagi perempuan, ataukah ia hanya sekadar angka dalam statistik pembangunan?

Semangat Raden Ajeng Kartini menempatkan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Secara kuantitatif, kita sedang merayakan kemajuan. Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan di perguruan tinggi telah melampaui laki-laki, dan lebih dari 60% lulusan perguruan tinggi di Indonesia saat ini adalah perempuan. Namun, angka-angka ini tidak boleh meninabobokan kita.

Di balik toga dan ijazah, perempuan masih berhadapan dengan “tembok kaca” sosial yang tidak dialami laki-laki. Tekanan untuk menikah di usia tertentu tetap menjadi hantu yang membayangi pencapaian akademik. Banyak perempuan dihadapkan pada dikotomi semu, mengejar mimpi atau memenuhi ekspektasi domestik. Seringkali, pilihan ini diambil bukan atas dasar keinginan pribadi, melainkan demi meredam stigma.

Kekerasan Struktural dalam Balutan Budaya

Tekanan ini bukan sekadar persoalan budaya remeh, melainkan hambatan struktur yang sistematis tapi hadir dalam bentuk. Pertama Stigma Intelektual. Anggapan bahwa perempuan berpendidikan tinggi akan “sulit mendapat jodoh.” Kedua Teror Sosial. Rentetan pertanyaan “kapan menikah?” yang menginterupsi proses riset dan skripsi dan yang Ketiga Langit-langit Kaca. Anggapan bahwa pendidikan tinggi perempuan hanyalah “cadangan” jika suami tidak mampu menafkahi. Akibatnya, banyak potensi intelektual perempuan yang layu sebelum berkembang, mereka terpaksa memperlambat, bahkan mengubur langkah akademiknya di bawah tekanan ekspektasi sosial.

Angka statistik mungkin menunjukkan kita telah sampai, namun nurani berkata kita baru saja memulai. Pendidikan tinggi bagi perempuan bukan sekadar upaya mengumpulkan gelar di belakang nama, melainkan ikhtiar untuk memerdekakan pikiran dari sekat-sekat tradisi yang membatasi