Bukan Sekadar Berhimpun, Raker Dewi Pertiwi Tegaskan Advokasi Identitas Hukum Perempuan dan Anak
Buletin.news – Dewi Pertiwi menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) di South Quarter, Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2026). Forum strategis ini dirancang sebagai ruang konsolidasi, penajaman gagasan, sekaligus konsolidasi arah gerakan organisasi yang dihadiri oleh jajaran KSB, pengurus inti, 14 bidang kerja, serta seluruh badan otonom Dewi Pertiwi.
Raker ini menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat organisasi untuk mempresentasikan program kerja unggulan, merumuskan peta jalan strategis dan merespons secara langsung persoalan krusial yang dihadapi perempuan dan anak.
Ketua Umum Dewi Pertiwi, Fenty Noverita, menegaskan bahwa pemenuhan hak atas dokumen identitas dan legitimasi administrasi hukum menjadi salah satu prioritas utama perjuangan organisasi. Ia menekankan bahwa wadah perempuan tidak boleh sekadar berhenti sebagai ruang berkumpul.
“Organisasi perempuan harus mampu membangun kesadaran kritis, mengartikulasikan kepentingan publik perempuan, serta mengambil peran konkrit dalam mendorong perubahan sosial,” ujar Fenty.
Dewi Pertiwi memandang kepemilikan dokumen identitas hukum sebagai fondasi pengakuan eksistensi negara, pintu masuk akses kewarganegaraan, sekaligus benteng perlindungan bagi perempuan dan anak. Ketiadaan dokumen bukan sebatas masalah birokrasi, melainkan sumber kerentanan sosial yang mencabut hak atas pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial hingga kepastian hukum.
“Perempuan dan anak tidak boleh terasing dari hak-hak dasarnya hanya karena hambatan administratif. Identitas hukum adalah gerbang utama perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dewi Pertiwi hadir mengawal isu ini melalui aksi nyata. Ini bukan sekadar urusan berkas, melainkan perjuangan menegakkan keadilan dan kesetaraan,” tegas Fenty.
Lebih lanjut, Fenty menginstruksikan seluruh bidang dan badan otonom agar membangun program yang sinergis, berorientasi solusi, dan berakar pada kebutuhan riil di lapangan. Setiap agenda organisasi diharamkan berhenti pada rutinitas seremonial, melainkan wajib menghasilkan kerja advokasi yang nyata, pemberdayaan yang berkelanjutan, serta dampak yang terasa langsung oleh masyarakat.
Di bawah kepemimpinannya, Dewi Pertiwi berkomitmen membangun kelembagaan yang responsif, memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan, memperluas ruang partisipasi publik, serta berdiri di garis depan dalam merespons dinamika sosial.
Dengan mengusung semangat “Bergerak, Berdaya, Berdampak”, Dewi Pertiwi meyakini konsolidasi potensi perempuan ini akan menjadi motor penggerak bagi hadirnya keadilan sosial dan perubahan nyata di tengah masyarakat.
