SMIT Tampar NHM Kalau Merasa Benar, Buka Data Bukan Tebar Ancaman
Buletin.news – Di tengah peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT) menyoroti sikap PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dalam merespons suara kritis masyarakat, khususnya terkait persoalan yang dibawa dalam perjuangan Gempur Kao.
Ketua SMIT, Mesak Habari, mengecam keras langkah yang dinilainya lebih mengedepankan tekanan hukum daripada membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan berbasis data kepada masyarakat.
“Rakyat tidak boleh dibuat takut hanya karena menyampaikan kritik dan menuntut hak. Kalau persoalannya data, jawab dengan data, kalau persoalannya angka, buka angkanya, kalau ada tudingan yang keliru, bantah secara terbuka, jangan setiap suara kritis dibalas dengan ancaman pidana,” tegas Mesak.
Menurutnya, perusahaan sebesar NHM semestinya memiliki kapasitas untuk menghadapi kritik secara dewasa, transparan, dan argumentatif. Penggunaan jalur hukum, kata Mesak jangan sampai dipersepsikan masyarakat sebagai upaya membungkam ruang kritik.
“Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Kita bukan lagi hidup dalam logika kolonial, ketika rakyat hanya diminta diam dan patuh. Perusahaan harus belajar mendengar rakyat, bukan membuat rakyat merasa sedang berhadapan dengan kekuasaan yang tidak tersentuh,” ujarnya.
Mesak juga mempertanyakan bagaimana NHM memaknai nasionalisme di tengah persoalan yang menyangkut buruh, vendor, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurutnya, nasionalisme perusahaan tidak cukup ditunjukkan melalui simbol Merah Putih atau seremoni kemerdekaan. Nasionalisme harus terlihat dari bagaimana perusahaan memperlakukan pekerja, mitra usaha lokal, serta masyarakat yang selama ini berada di sekitar aktivitas perusahaan.
“Kalau benar-benar Merah Putih, buktikan dengan keberpihakan kepada rakyat Indonesia, lindungi buruh. hormati vendor, dengarkan masyarakat. Jangan ketika perusahaan membutuhkan tenaga dan jasa mereka dipanggil, tetapi ketika mereka menuntut hak justru dianggap sebagai masalah,” tambah Mesak.
Mesak menegaskan, masyarakat Kao tidak sedang meminta belas kasihan yang dituntut adalah kepastian, keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
“Rakyat Kao bukan objek yang bisa diperlakukan sesuka hati, mereka adalah bagian dari republik ini, mereka punya hak untuk bertanya, mengkritik, dan menuntut penjelasan,” tegasnya.
SMIT, lanjut Mesak, mendorong agar persoalan Gempur Kao tidak diselesaikan melalui perang pernyataan atau tekanan hukum, tetapi melalui pembukaan data dan dokumen yang dapat diuji secara publik.
“Kalau NHM merasa semua tudingan tidak benar, sangat sederhana buka data, buka dokumen, jelaskan secara transparan. Perusahaan besar tidak seharusnya takut pada kritik, yang harus ditakuti justru hilangnya kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Mesak mengingatkan bahwa hukum seharusnya menjadi instrumen keadilan, bukan alat yang membuat masyarakat takut menyampaikan pendapat.
Menurutnya, kritik masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam negara demokrasi.
“Jangan sampai hukum dipersepsikan sebagai palu untuk memukul suara rakyat, hukum harus melindungi, bukan menakut-nakuti terlebih ketika yang bersuara adalah buruh, vendor, dan masyarakat yang merasa memiliki persoalan dengan perusahaan,” katanya.
Mesak juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak meremehkan akumulasi kekecewaan masyarakat. Mesak meminta NHM memilih jalur dialog sebelum persoalan semakin melebar dan kepercayaan publik semakin terkikis.
“Jangan salah mengartikan kesabaran rakyat sebagai ketidakberdayaan. Ketika ruang dialog tertutup, ketika kritik terus dianggap ancaman, dan ketika rakyat merasa tidak didengar, maka yang runtuh bukan hanya hubungan masyarakat dengan perusahaan, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi dan mekanisme penyelesaian masalah,” ujarnya.
Menurut Mesak, peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum bagi perusahaan untuk melakukan introspeksi terhadap relasinya dengan masyarakat.
“81 tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum untuk mengakhiri cara-cara yang membuat rakyat merasa takut. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas menyampaikan pendapat, bebas memperjuangkan hak, dan mendapatkan perlakuan yang adil,” katanya.
SMIT pun meminta NHM menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat sekitar wilayah operasional, terutama buruh dan vendor yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas ekonomi perusahaan.
“Rakyat Kao tidak meminta belas kasihan, mereka meminta hak, keadilan, dan penghormatan. Kalau NHM benar-benar ingin menunjukkan nasionalisme dan semangat Merah Putih, buktikan dengan berdiri bersama rakyat, bela buruh, hormati vendor, dengarkan masyarakat dan kalau ada persoalan, selesaikan dengan data dan dialog bukan dengan membuat rakyat takut bersuara,” tutup Mesak Habari.
