Menpar Widiyanti Perkuat Sinergi Kawal RIDPN Raja Ampat 2024-2044, Tegaskan Pariwisata Tak Boleh Eksploitasi Alam
Buletin.news – Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen pemerintah menjaga Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata berkualitas berbasis konservasi dan keberlanjutan dalam kunjungan kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044 di Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Hotel Aston Sorong, Senin (11/5/2026), Menpar Widiyanti menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan pariwisata Raja Ampat tetap berjalan terarah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besarnya. Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan,” ujar Widiyanti.
Menurutnya, koordinasi lintas pemerintah menjadi faktor utama dalam menghadapi berbagai tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan yang semakin kompleks.
Widiyanti menegaskan Raja Ampat harus dipertahankan sebagai destinasi high quality sustainable tourism yang tidak berorientasi pada eksploitasi alam demi keuntungan jangka pendek.
“Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi lapangan, Kementerian Pariwisata menemukan sejumlah isu krusial yang membutuhkan intervensi bersama. Salah satunya pengendalian aktivitas wisata yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata di kawasan perairan Raja Ampat.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah tengah mengkaji penambahan mooring buoy atau pelampung tambat untuk mengurangi kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal wisata.
“Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” jelas Widiyanti.
Selain persoalan konservasi laut, Menpar juga menyoroti isu daya dukung wisata dan ancaman overtourism. Ia mengingatkan bahwa rencana peningkatan frekuensi penerbangan menuju Sorong guna mendongkrak devisa harus tetap mempertimbangkan kapasitas lingkungan Raja Ampat yang sangat sensitif.
Widiyanti menegaskan predikat Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” bukan sekadar slogan promosi, melainkan tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian alam.
“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyebut Raja Ampat menjadi salah satu kawasan langka di dunia yang menyandang dua pengakuan UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.
Selain itu, Raja Ampat juga berhasil mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute yang memperkuat reputasinya sebagai kawasan konservasi laut kelas dunia.
“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” ujar Nausrau.
Meski demikian, ia mengungkapkan masih banyak tantangan yang dihadapi industri pariwisata lokal. Mulai dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya jadwal feri Sorong–Waisai, hingga belum tersedianya transportasi antarpulau yang teratur dan terjangkau.
Nausrau juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas digital melalui pemanfaatan internet berbasis satelit di pulau-pulau terpencil untuk mendukung pelayanan wisata.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan penuh Kementerian Pariwisata dalam menghadapi proses revalidasi UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
“Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan, atau justru dicabut,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Menpar Widiyanti juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina atau Jetty Sorong sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pariwisata dan konektivitas kawasan Raja Ampat.
Turut mendampingi Menpar dalam agenda tersebut antara lain Adyatama Ahli Utama Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani, Adyatama Ahli Utama Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Media Apni Jaya Putra, Staf Khusus Menteri Bidang Kajian Strategis Ines Lius, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Dwi Marhen Yono.
