Reshuffle Kabinet Maret FORMAPAS Desak Prabowo Beri Ruang Representasi bagi Maluku Utara
Buletin.news- Isu perombakan kabinet (reshuffle) yang diprediksi menguat pada Maret 2026 menjadi sorotan tajam berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS), Riswan Sanun, menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi titik balik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengoreksi ketimpangan representasi politik, khususnya bagi wilayah Maluku Utara.
Menurut Riswan, reshuffle bukan sekadar rotasi jabatan rutin atau kompromi elite, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi kawasan Timur Indonesia.
Riswan menyoroti kontras yang tajam antara kontribusi ekonomi Maluku Utara dengan keterwakilan mereka di kursi pemerintahan pusat. Sebagai salah satu episentrum industri hilirisasi nasional berbasis nikel dan pemilik kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Maluku Utara dinilai masih menjadi “pelengkap penderita” dalam peta politik nasional.
“Maluku Utara bukan daerah pinggiran yang boleh terus diperlakukan sebagai pelengkap penderita. Ketiadaan figur Maluku Utara di kabinet berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan struktural. Kebijakan strategis sering diputuskan tanpa perspektif lokal yang memadai tegas Riswan”.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi landasan urgensi keterwakilan Maluku Utara dalam jajaran menteri atau wakil menteri:
Pertama Jembatan Komunikasi Lokal-Pusat. Figur Maluku Utara dianggap lebih memahami realitas empiris sosial-budaya dan dampak ekologis dari industri ekstraktif di daerahnya.
Kedua Pengawalan Hilirisasi. Kehadiran wakil dari daerah penghasil memastikan kebijakan hilirisasi tetap berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan antar generasi.
Ketiga Posisi Geopolitik Strategis. Maluku Utara berada di jalur pelayaran internasional dan berdekatan dengan Pasifik, menjadikannya pilar penting dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
FORMAPAS menegaskan bahwa tuntutan ini didasarkan pada prinsip meritokrasi. Banyak putra-putri terbaik Maluku Utara yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mengemban amanah nasional dan ini bukan sekadar hadiah politik.
Memberikan ruang bagi Maluku Utara di kabinet bukan berarti mengabaikan meritokrasi. Tapi langkah rasional dan konstitusional untuk menjaga sense of belonging masyarakat terhadap negara,” tambah Riswan.
Kini publik menunggu apakah reshuffle di bulan Maret ini akan menjadi arena bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan politik afirmasi yang nyata atau sekadar rotasi jabatan tanpa makna.
“Jika pemerintah serius ingin membangun Indonesia dari pinggiran, maka menghadirkan Maluku Utara di meja pengambilan keputusan nasional adalah sebuah keniscayaan,” tutup Riswan.
