Menteri Koperasi dan TNI Pastikan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Bojonegoro, 396 Titik Rampung Jelang Peluncuran Nasional
Buletin.news – Menteri Koperasi Ferry Juliantono meninjau langsung kesiapan peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (12/5/2026). Peninjauan dilakukan bersama Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita dan didampingi Bupati Setyo Wahono sebagai bagian dari persiapan peluncuran serentak 1.061 KDKMP di seluruh Indonesia.
Kunjungan dipusatkan di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, yang menjadi salah satu lokasi prioritas pengembangan koperasi desa berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebelum tiba di Bojonegoro, rombongan lebih dahulu melakukan peninjauan di Kabupaten Nganjuk.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir jajaran TNI, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait yang terlibat dalam percepatan pembangunan koperasi desa.
Berdasarkan paparan Kodim 0813 Bojonegoro, progres pembangunan KDKMP di wilayah tersebut telah mencapai 396 titik dari total target 430 desa atau sekitar 92,9 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 gerai dilaporkan telah selesai sepenuhnya dan siap beroperasi.
Untuk tahap awal peluncuran, Kabupaten Bojonegoro menyiapkan 85 gerai koperasi yang tersebar di 22 kecamatan. Penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kesiapan infrastruktur, hingga tingkat kerawanan bencana di masing-masing wilayah.
Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya difungsikan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui kolaborasi dengan UMKM lokal dan BUMD pangan.
“Koperasi ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi motor penggerak potensi lokal,” ujar Dandim Bojonegoro.
Menurutnya, koperasi nantinya diharapkan mampu menyerap hasil pertanian masyarakat seperti padi, jagung, dan kedelai dengan harga yang lebih kompetitif sehingga memberikan nilai tambah bagi petani desa.
Sementara itu, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita menekankan pentingnya kesiapan operasional sebelum peluncuran nasional dilakukan. Ia meminta seluruh pihak memastikan tidak ada kendala distribusi maupun persoalan teknis saat koperasi mulai berjalan.
“Orientasi kita adalah memastikan tidak ada kendala teknis saat operasional,” kata Tandyo.
Ia juga menjelaskan bahwa selama tiga tahun pertama, KDKMP akan dijalankan menggunakan sistem manajemen komando sebelum nantinya dikelola secara lebih mandiri oleh masyarakat dan pengelola koperasi setempat.
Setiap unit koperasi nantinya akan melibatkan 18 personel yang terdiri atas satu manajer, empat tenaga ahli pangan, serta 13 tenaga kerja lokal yang telah mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas melalui asosiasi koperasi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa KDKMP diarahkan menjadi off-taker bagi produk unggulan desa. Karena itu, pemerintah daerah diminta memetakan potensi lokal agar koperasi mampu menyerap sekaligus memasarkan hasil produksi masyarakat secara optimal.
“Ke depan, koperasi juga akan didorong memanfaatkan sistem digital dan layanan berbasis aplikasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran produk desa,” ujar Ferry.
Pemerintah juga memastikan tenaga kerja pengelola gerai koperasi diprioritaskan berasal dari desa setempat guna membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan.
Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara menyebut pembangunan gerai koperasi merupakan bagian dari percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa yang telah didukung regulasi dan alokasi anggaran khusus dari pemerintah.
Melalui percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap terbentuk ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
