Buletin.news – Terbongkarnya skandal dugaan suap senilai Rp20 juta yang mengalir ke pimpinan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) demi membelokkan arah demonstrasi memicu kemarahan dari Senayan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, melontarkan peringatan tajam kepada seluruh pihak agar segera berhenti menjadikan gerakan mahasiswa sebagai pion catur untuk kepentingan politik praktis maupun agenda terselubung penguasa.
Reaksi keras ini mencuat menyusul pengakuan terbuka dari mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin. Ia membeberkan adanya aliran dana yang diduga kuat disodorkan oleh oknum anggota kepolisian sebagai pelicin agar massa aksi membatalkan unjuk rasa di Istana Presiden dan memindahkannya ke Gedung DPR/MPR RI. Bagi Lalu Hadrian, praktik transaksi jalanan ini adalah bentuk pelecehan nyata terhadap muruah pergerakan intelektual kampus.
Politisi Fraksi PKB tersebut menegaskan bahwa masa kuliah adalah fase krusial bagi anak muda untuk mengasah ketajaman intelektual, memupuk idealisme, dan membangun integritas. Ia mengecam keras siapa pun pihak di balik layar yang mencoba membeli idealisme tersebut dengan tumpukan uang. Menurutnya, tindakan menggerakkan massa mahasiswa berbasis pesanan materi sama artinya dengan melumpuhkan kekuatan moral yang selama ini menjadi pengawal setia demokrasi bangsa. Ketika objektivitas mahasiswa berhasil dibeli, maka keberpihakan pada penderitaan rakyat otomatis tergerus.
Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut turut menitipkan pesan fundamental kepada seluruh aktivis kampus di Tanah Air. Ia mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah silau dan menggadaikan harga dirinya oleh godaan pragmatisme materi. Turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik memang merupakan hak konstitusional yang dilindungi negara, namun roh dari pergerakan tersebut harus dipastikan tetap murni dan lahir dari kegelisahan akademis, bukan karena digerakkan oleh bandar politik.
Menutup pernyataannya, Lalu mendesak seluruh kelompok kepentingan, tanpa terkecuali aparat penegak hukum, untuk menarik tangan-tangan kotor mereka dari gerakan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa tegaknya sebuah iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat mutlak membutuhkan ruang kebebasan berpendapat yang steril dari segala bentuk manipulasi, intervensi, maupun transaksi murahan.
