
Oleh: Made Supriatma
Buletin.news- Negeri yang dibikin bangkrut sama pejabat-pejabatnya. Sekarang mereka bukannya bikin program yang benar-benar menggerakkan ekonomi. Tapi, mereka benar-benar memeras rakyat sampai ke ampas-ampasnya!
Hari ini saya baca berita, ekonomi Malaysia dari April-Juni tahun ini tumbuh 5,8%. Kita kemarin pada Q1 bangga sekali ekonomi tumbuh 5,6%. Apa bedanya? Ya bedalah!
Ekonomi kita tumbuh karena belanja pemerintah yang gila-gilaan. Artinya uang yang dicurahkan pemerintah lewat bansos dan program-program seperti MBG itu memang membuat ekonomi tumbuh. Belanja pemerintah menyumbang 21.8% dari seluruh pertumbuhan. Sektor yang paling banyak menyumbang adalah industri makanan dan minuman (13,14%). Selain itu, ada Lebaran juga.
Kita belum tahu bagaimana pertumbuhan ekonomi kita nanti di Q2.
Malaysia? Pertumbuhan ini disumbang berbagai sektor.
* Manufaktur tumbuh 7.5%, karena dukungan dari ekspor semi konduktor dan electrical/electronic (E&E).
* Mining & Quarrying: Rebound dengan tajam 10.2%, didorong oleh pertumbuhan produksi gas alam.
* Konstruksi: Melebar 6,6% karena infrastruktur dan pembanguan data center.
Jadi ini pertumbuhan yang sehat dan produktif. Bukan pertumbuhan karena bagi-bagi uang, yang kemudian dibelanjakan, dimakan jadi ta1!
Negeri ini suram? Dari kacamata ini, iya. Bagaimana hari ini Presiden Prabowo panen? Iya. Prabowo memimpin panen Bu tebu (oleh TNI AU), padi (oleh TNI AD), dan kedelai (oleh TNI AL), yang ada di 43 titik di Indonesia.
Ya kalau panen saja, siapa juga bisa. Mengapa militer menanam semua ini? Mengapa tidak memperkuat petani profesional dan memberikan mereka insentif untuk berproduksi lebih efisien? Mereka sangat mampu untuk itu kok.
Saya tidak tahu alasan yang baik dari kebijakan militerisasi pertanian ini. Apakah militer bisa bercocok tanam dengan lebih efisien? Saya sungguh ingin tahu berapa beaya produksi untuk tebu, padi, dan kedele ini. Benarkah lebih efisien dari petani profesional?
Yang saya tahu adalah gaji untuk satu batalyon TP itu sekiitar Rp1,9 milyar per bulan! Itu gaji personil tok! Belum listrik, air, bensin, serta kebutuhan ini dan itu.
Berapa hasil panen setiap tiga bulan? Taruhlah hasil panen padi 4 ton per hektar. Luas penanaman 52 hektar, sesuai dengan tanah rata-rata yang dimiliki batalyon TP. Jadi mereka menghasilkan 208 toh gabah basah. Ini akan jadi kira-kira 185 ton gabah kering giling. Harga pembelian gabah dari pemerintah adalah Rp6,500/kg. Itu artinya Rp1,2 milyar per tiga bulan. Rp360 juta per bulan.
Perhitungan di atas sangat, sangat murah hati. Karena tidak ada jumlah 52 hektar. Tapi sudahlah. Kita asumsikan saja demikian.
Biarpun demikian, penghasian per bulan itu sangat jauh dari pengeluaran gaji personil. Lalu darimana kekurangan itu akan diambil?
Ya jelas dari PAJAK! Dari kantong kowe-kowe sekalian yang menciptakan kemakmuran (creating wealth)! Jadi jangan percaya bahwa pemerintah itu mensubsidi kowe-kowe itu! Tidak! Sekali lagi, tidak! Kowe yang mensubsidi pemerintah!
Bahkan jika kowe membeli BBM subsidi, itu sebenarnya bukan berarti pemerintah potong harga untuk kowe. Salah besar. Taruh Pertalite. Harganya Rp10 ribu. Harga keekonomian Pertalite dari pemerintah itu adalah Rp11,700. Selisih Rp1,700 per liter itu nanti akan dikompensasi oleh pemerintah ke Pertamina.
Terus, kompensasi yang dibayar ke Pertamina itu dari mana? Ya dari APBN. Terus, APBN darimana ya dari uang pajak kowe, yang kowe bayar di setiap tikungan itu! Bahkan yang tidak memakai BBM bersubsidi ikut membayar kompensasi itu.
Nah, sebagian dari pajak itu dipakai untuk mensubsidi militer bertani ini.
Pertanyaannya kemudian adalah: Apakah kita butuh militer bertani? Saya akan tegas menjawab tidak. Militer bukan jawaban atas kebutuhan pangan. Militer tidak akan pernah membawa kita ke swasembada pangan! Petani profesional yang akan membawa kita pada swasembada pangan.
Thailand dan Vietnam adalah negara-negara yang termasuk penghasil padi terbesar di dunia. Apakah padi mereka ditanam militer? Ya jelas tidak!
Brazil adalah penghasil kedele terbesar di dunia. Apakah kedele mereka ditanam militer? Ya nggak juga!
Bahwa militer akan membawa kita pada swasembada pangan itu jelas slogan kosong! Tidak ada buktinya dimana pun juga.
Swasembada pangan itu akan dibikin oleh para petani profesional. Syaratnya cuma satu: berikan insentif agar bertani itu adalah salah satu cara untuk menjadi makmur! Biarkan para petani menjadi pencipta-pencipta kemakmuran. Jika bertani bisa memakmurkan orang — apapun definisinya maka akan semakin banyak orang bertani dan semakin inovatif dunia pertanian ini. Hasil pun akan semakin melimpah per hektarnya.
Dalam neraca pembukuan negara, militer itu adalah sisi pengeluaran. Kita invest pada militer. Kita mengeluarkan uang untuk alutsista, seragam, hingga ke sempak mereka! Tujuannya? Untuk memberikan pertahanan negara kita.
Dengan logika ini, sesungguhnya dengan menyuruh tentara bertani, kita sebenarnya memperbesar pengeluaran untuk militer. Uang yang mereka pakai untuk bertani — dengan segala macam kebutuhan yang jelas sekali tidak efisien karena mereka bukan petani profesional — itu uang dari pajak kita.
Hasil pertanian militer, mudah diduga, tidak akan pernah seimbang dengan pengeluarannya. Saya berani mengatakan demikian hanya dengan simulasi sederhana di atas.
Saya sangat ingin melihat ‘balance sheet’ dari pertanian militer ini. Tentu kita harus hitung semuanya — termasuk pembelian alat2 pertanian hingga ke bibit, pupuk, dll itu.
Bukankah lebih baik mempergunakan uang itu untuk membuat petani kita makin profesional dan membuat dunia pertanian makin menarik untuk penduduk Indonesia?
Program-program seperti inilah yang membuat #IndonesiaBangkrut dan kita, rakyat yang membuat kemakmuran negeri ini, terus menerus diperas hingga ke ampas-ampasnya.
Sebelum Anda ke pompa bensin, wahai pak polisi dan petugas pajak, pastikan jalan-jalan mulus, tidak macet, lampu lalu lintas berfungsi dengan baik, dan cukup penerangan di jalan!
Tanpa itu, Anda hanya gerombolan pemeras!



