Menteri ‘Asal Bapak Senang’ Disentil DPR: Laporan Manis, Realita Bikin Miris!

Buletin.news – Budaya “asal bapak senang” (ABS) di lingkaran kabinet kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Dalam rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/11/2026), Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, meminta pihak Istana tidak membiarkan para menteri terus menyetor laporan manis yang jauh berbeda dari kenyataan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, narasi keberhasilan yang hanya indah di atas kertas membuat posisi Prabowo rentan terkecoh, sementara masyarakat di bawah belum merasakan manfaat nyatanya.
Yanuar menilai ada jurang lebar antara klaim pemerintah dengan fakta di lapangan, sekaligus menyentil Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang dianggap lebih sibuk bermain di media besar ketimbang turun langsung memverifikasi kondisi penerima bantuan. Ia mencontohkan laporan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim melibatkan 80.315 pengusaha lokal sebagai pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di lapangan, banyak kepala desa justru mengeluh karena produk lokal tidak diserap dan SPPG tetap menggandeng distributor besar luar kota, bahkan ada sekolah dasar di daerah pemilihannya yang tak kunjung kebagian distribusi meski sudah diadukan.
Kritikan tak kalah pedas juga diarahkan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Yanuar secara blak-blakan menyebut sang menteri belum mampu menerjemahkan keinginan besar Presiden dalam program 3 juta rumah secara tepat. Ia mendesak adanya evaluasi serius agar pembahasan di parlemen tidak sekadar menjadi rutinitas seremonial, mengingat masih banyaknya keluhan warga terkait rumah tidak layak huni yang belum tertangani dengan baik.
Selain urusan pangan dan papan, program Cek Kesehatan Gratis turut mendapat catatan kritis karena dinilai berhenti di tengah jalan. Ketika masyarakat kecil menjalani pemeriksaan dan terdeteksi mengidap penyakit, mereka kerap terbentur tembok biaya saat harus menjalani pengobatan lanjutan. Yanuar pun mendorong pemerintah agar tidak setengah hati dan ikut menggratiskan biaya pengobatan bagi warga yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.
Rentetan sentilan dari Senayan ini menjadi alarm keras bagi jajaran pembantu presiden untuk berhenti memoles laporan demi menyenangkan atasan semata. Tanpa keberanian mengakui kendala teknis dan membenahinya secara langsung di akar rumput, sederet program unggulan pemerintah dikhawatirkan hanya akan berakhir menjadi statistik cantik di meja rapat, bukan solusi nyata yang dirasakan rakyat.




