Oleh: Admin Buletin
Buletin.news – Menonton sinetron politik di tanah air hari ini memang jauh lebih menghibur daripada drama fiksi mana pun. Plot twist yang disuguhkan begitu dinamis, dramanya sangat terasa, dan aksi saling sindir tipis-tipis antar-elit sukses membuat publik yang menonton layar kaca tersenyum simpul sambil membatin betapa menggelikannya kelakuan para pembesar negeri saat ini.
Jika rajin menyimak ulasan mendalam berbasis jurnalisme investigatif, seperti obrolan di Bocor Alus Tempo, isu keretakan ini makin hari makin terang benderang. Kabar angin soal mendinginnya hubungan antara Istana dan Solo bukan lagi sekadar gosip warung kopi. Hubungan yang tadinya lengket bak prangko, kini dikabarkan mulai sedingin es. Konon, sinyal-sinyal komunikasi yang dikirim dari satu pihak sering kali hanya direspons dengan sangat lambat oleh pihak lainnya.
Di politik Indonesia, tidak ada yang namanya kebetulan, dan semuanya adalah tentang panggung simbol. Salah satu momen yang paling memancing analisis adalah ketika Joko Widodo berkunjung ke Lampung dan terekam menginjak kepala kerbau. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya bagian dari ritual adat atau ketidaksengajaan. Namun dalam semiotika politik kita, kepala kerbau yang sangat identik dengan simbol banteng itu langsung dibaca sebagai pesan tajam. Sebuah kode keras bahwa sang tumpuan kekuatan lama kini benar-benar telah diletakkan di bawah kaki, menandai babak baru pembangkangan politik yang total.
Tak hanya soal simbol, langkah nyata di lapangan pun makin agresif. Masih di Lampung, penampilan total diperlihatkan dengan memakai kemeja dan topi PSI secara terang-terangan sembari melontarkan kalimat bahwa aksi ini memang ditujukan untuk PSI. Publik pun langsung melihat ini sebagai potret bapak teladan yang tiada dua, di mana partai yang dipimpin anaknya langsung dibantu kampanye habis-habisan. Manuver ini sewajarnya dibaca sebagai langkah antisipasi; ketika pintu di satu rumah mulai menutup, maka membangun kekuatan baru melalui PSI adalah pilihan logis.
Ketidakhadiran figur penting dalam momen sakral kenegaraan seperti Hari Lahir Pancasila kemarin seolah mempertegas jarak tersebut. Ditambah lagi, bisik-bisik di balik layar menyebutkan bahwa rencana besar menuju 2029 sudah mulai disusun oleh kubu seberang tanpa melibatkan sang putra mahkota. Wajar jika ada pihak yang merajuk. Sudah dibantu habis-habisan untuk memenangkan pertarungan besar dan dititipkan pula sang anak sebagai pendamping, tetapi belum juga genap beberapa tahun berjalan, keberadaan sang anak justru mulai dihitung sebagai beban politik.
Di sudut lain, sang anak pun tidak tinggal diam menanti garis tangan. Diam-diam pergerakan gerilya sudah dimulai hingga ke wilayah timur Indonesia. Rapat-rapat kecil bersama elemen mahasiswa diadakan secara senyap, meskipun pergerakan ini sempat diwarnai isu bagi-bagi uang saku puluhan juta yang akhirnya bocor dan terendus oleh media.
Mesin politik kedua belah pihak ini jelas sudah dipanaskan dan siap tancap gas. Loyalis garis keras sudah mulai berganti baju dan nama, di mana kini muncul wadah-wadah baru seperti Militan Gibran Nusantara. Kelompok relawan lama sekelas Projo pun kabarnya sudah sibuk memetakan provinsi mana saja yang akan menjadi rute safari berikutnya demi menjaga ritme pengaruh sang patron di masa transisi.
Menuju 2029 nanti, peta persaingan dipastikan akan sangat riuh. Satunya akan bergerak bermanuver lewat kendaraan politik baru yang sedang dipoles dari luar, yang satunya lagi memperkuat akar kekuasaan langsung dari dalam birokrasi pemerintahan, belum lagi ditambah kekuatan-kekuatan lama yang sedang mengintip peluang di tikungan. Panggungnya sudah tertata rapi dan para aktornya sudah hafal betul kapan harus tersenyum di depan kamera dan kapan harus saling sikut di balik layar. Sementara masyarakat yang masih harus memikirkan potongan pajak dan harga beras yang fluktuatif, pada akhirnya hanya bisa duduk manis di bangku penonton menyaksikan mereka memperebutkan kue kekuasaan.
