MPR RI Nonaktifkan Juri dan MC LCC Empat Pilar Kalbar Usai Polemik Penilaian Final, Evaluasi Menyeluruh Dilakukan
Buletin.news – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI resmi menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat setelah muncul polemik penilaian pada babak final yang ramai diperbincangkan publik di media sosial.
Keputusan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah akun Instagram resmi MPR RI pada Selasa (12/5/2026). Langkah penonaktifan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kontroversi yang dinilai mencederai semangat sportivitas dalam kompetisi pendidikan kebangsaan tersebut.
“Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” demikian bunyi pernyataan resmi MPR RI terkait polemik penilaian pada salah satu sesi final lomba.
MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta, sekolah, guru pendamping, serta masyarakat atas kelalaian yang terjadi selama proses perlombaan berlangsung.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” tulis pernyataan tersebut.
Polemik bermula saat Regu C dalam babak final memberikan jawaban atas pertanyaan terkait mekanisme pembentukan undang-undang. Meski jawaban dianggap telah sesuai oleh sebagian peserta dan audiens, dewan juri justru memberikan pengurangan nilai sebesar lima poin.
Pertanyaan kemudian dialihkan kepada regu lain dan dijawab oleh Regu B dari SMAN 1 Sambas. Keputusan juri memicu protes karena Regu C menilai jawaban mereka telah memenuhi unsur yang diminta dalam soal.
Dewan juri berdalih pengurangan nilai dilakukan karena Regu C tidak menyebutkan unsur “pertimbangan DPD” dalam jawabannya. Namun, peserta Regu C membantah alasan tersebut dan meminta audiens menjadi saksi bahwa unsur tersebut sebenarnya telah disebutkan saat menjawab.
Meski sempat terjadi perdebatan di lokasi lomba dan ramai diperbincangkan di media sosial, hasil akhir perlombaan tetap tidak berubah.
Menyikapi kontroversi tersebut, MPR RI menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi prinsip sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
Sebagai tindak lanjut, MPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar, termasuk sistem penilaian, verifikasi jawaban peserta, hingga mekanisme penyampaian keberatan dalam perlombaan.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” lanjut pernyataan resmi tersebut.
Selain itu, MPR RI turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang memberikan perhatian dan masukan terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik dan memunculkan desakan agar seluruh kompetisi pendidikan yang membawa nama lembaga negara dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari keputusan yang berpotensi merugikan peserta.
