LABPOLHUM: Reshuffle Kabinet Mestinya Memperhatikan Kapasitas Figur dan Peningkatan Kinerja
Buletin.news – Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet pada Kamis 1 Oktober 2026. Total ada 18 pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu: (1) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi; (2) Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; (3) Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; (4) Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri; (5) M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian; (6) Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; (7) Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan; (8) Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan; (9) Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian; (10) Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan; (11) Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan; (12) Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional; (13) Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; (14) Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa; (15) Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman; (16) Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman; (17) Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri; dan (18) Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Reshuffle kabinet di awal Oktober 2026 ini merupakan yang ke 7 kalinya. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya, mengangkat duta besar (dubes), hingga memberikan amnesti dan abolisi.
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto lebih selektif dalam memilih calon menteri dan pejabat tinggi negara di jajaran Kabinet Merah Putih. Memang tidak ada larangan mau berapa kali melakukan reshuffle kabinet, agar tidak terjadi reshuffle terus maka sebaiknya pilih figur yang berkapasitas dan memahami bidang yang akan dipimpinnya, sehingga tidak perlu repot terus melakukan perombakan.
Presiden Prabowo Subianto juga tidak perlu takut kehilangan dukungan politik di koalisi jika tidak menggunakan kader partai politik di kabinet, justru dengan menggunakan figur yang kompeten, dukungan rakyat dapat menguat dan itu fondasi utama dalam legitimasi kekuasaan. Orang-orang disekitar Presiden Prabowo Subianto juga jangan asal kasi laporan, atau hanya sekedar Asal Bapak Senang (ABS) saja, kasihan Presiden Prabowo Subianto kalau mendapat laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan sehingga tingkat kepercayaan publik menurun terus kalau menterinya terus-terusan membuat kontroversi. Tukasnya.
Menteri yang menjabat di pemerintahan saat ini juga tidak menunjukan kinerja terbaiknya, tetapi lebih pada menimbulkan kontroversi dari setiap kebijakan hingga pola komunikasinya dengan publik yang kerap bermasalah. Bahkan setiap tahun targetnya bukan meningkatkan kinerja atau membuat terobosan kebijakan untuk rakyat, tapi hanya meminta kenaikan anggaran, dibanding memaksimalkan potensi, tata kelola, kebijakan, hingga terobosan yang ada di kementerian/lembaga yang dipimpinnya terhadap kehidupan rakyat. Ujarnya.
Haris juga mengusulkan dalam pengangkatan calon menteri atau pejabat tinggi negara adanya tahapan public hearing terbuka yang melibatkan pakar di bidangnya serta adanya keterlibatan dan transparansi publik untuk memastikan kualifikasi figur, penelusuran rekam jejak, standar moral, laporan pajak, harta kekayaan yang dimiliki, hingga kompetensi yang dimiliki, jadi kementerian dan lembaga mendapatkan pemimpin yang benar-benar mumpuni dan memahami terkait bidang yag akan dipimpinnya, bukan sekedar copot, lantik, menjabat, hingga berdasarkan kompensasi politik saja.
