Buletin.news – Berkaca dari skandal manipulasi SIAKAD FISIP Untan yang telah terjadi, tata kelola institusi pendidikan tinggi di era digitalisasi saat ini perlu menegakkan Statuta Universitas dengan tegas, adil, objektif, cepat, dan transparan, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi tetap terjaga.
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre Muhammad Haris Zulkarnain mendesak Dekan FISIP Untan Dr. Herlan lebih selektif, rasional, dan transparan dalam mengusulkan Calon Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP Untan dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Untan kepada Rektor Untan Prof. Garuda Wiko yaitu figur yang berintegritas, memiliki kompetensi di bidang terkait dan bebas dari masalah agar tidak menimbulkan kembali permasalahan di kemudian hari. Jangan sampai lepas dari mulut harimau, kemudian masuk ke dalam mulut buaya, karena kalau terus-terusan yang menjabat justru figur yang bermasalah, kepentingan mahasiswa dapat terganggu, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.
Begitu juga untuk pemilihan Ketua Jurusan (Kajur) Ilmu Administrasi FISIP Untan yang dilakukan secara voting haruslah transparan mulai dari tahapan, jadwal, persyaratan, peserta, mekanisme penjaringan, visi dan misi, serta hasil penghitungan. Jangan main kucing-kucingan dengan publik. Hal ini penting sebagai bagian dari penerapan prinsip good governance di institusi pendidikan tinggi. Tukasnya.
Haris juga mengajak para mahasiswa, BEM, DPM, organisasi internal dan ekstra kampus, serta para alumni untuk mengawal isu ini agar Wakil Dekan dan Kajur yang baru benar-benar figur yang berintegritas dan memahami bidangnya karena PR di fakultas banyak sekali yang harus dibenahi.
