Buletin.news – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menabuh genderang kebangkitan ekonomi kerakyatan. Menyadari realitas pahit di mana 97 persen pelaku usaha di Indonesia masih tertahan pada skala mikro, pemerintah secara tegas menginstruksikan perubahan strategi besar-besaran. Penguatan ekosistem digital dan kolaborasi kemitraan kini dijadikan senjata utama untuk memaksa UMKM segera “naik kelas” dan mendobrak rantai pasok global.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menekankan bahwa stagnansi skala usaha ini harus segera dipecahkan. Berbicara dalam gelaran di Denpasar, Jumat (29/5), Bagus menegaskan bahwa peningkatan nilai tambah, kreativitas, dan produktivitas tidak akan berarti tanpa adanya konektivitas ke pasar yang lebih luas.
“Oleh karena itu, yang terpenting saat ini adalah mendorong pengusaha agar naik kelas melalui kolaborasi lintas batas dan penguatan ekosistem usaha yang terintegrasi,” ujar Bagus dengan nada optimistis.
Merebut Kue Raksasa Pengadaan Pemerintah dan BUMN
Bagus membeberkan fakta krusial bahwa di depan mata para pengusaha, terdapat ceruk pasar raksasa yang belum dimaksimalkan. Peluang tersebut bersumber langsung dari postur belanja negara dan korporasi milik pemerintah.
“Terdapat potensi belanja barang dan jasa pemerintah sebesar Rp1.100 triliun, di mana 40 persennya telah dialokasikan khusus untuk produk UMKM. Selain itu, ada platform PaDi UMKM besutan BUMN yang siap menyerap produk lokal. Karena itu, pemerintah daerah harus agresif mendorong pengusaha UMKM di wilayahnya untuk segera merebut peluang pasar yang sudah tersedia ini,” tegas Bagus.
Ia memberikan apresiasi khusus terhadap inisiatif platform lokal yang proaktif membukakan pintu bagi produk dalam negeri untuk bertarung di rantai pasar yang lebih masif, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, platform digital, dan dunia usaha adalah harga mati.
Manuver “Superapp” SAPA UMKM dan Strategi Holding
Tidak sekadar menunjukkan potensi pasar, negara juga telah menyiapkan infrastruktur infrastruktur penopangnya. Bagus secara resmi memperkenalkan manuver digital terbaru berupa aplikasi SAPA UMKM. Platform yang dirancang sebagai superapps layanan terpadu ini akan menjadi “jalan tol” bagi pengusaha kecil untuk menuntaskan segala kebutuhan administratif dan finansialnya. Melalui satu pintu digital, SAPA UMKM akan mengintegrasikan seluruh urusan legalitas seperti Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga akses krusial menuju pembiayaan dan jalur ekspor internasional.
Sebagai langkah taktis di lapangan, Kementerian UMKM juga tengah mengebut pengembangan ekosistem bisnis berbasis klaster. Melalui skema holding UMKM, pemerintah secara sistematis akan menjahit hubungan industrial antara usaha mikro, kecil, menengah, dengan korporasi raksasa.
“Skema holding ini dirancang untuk menciptakan agregasi pasar yang kuat, mengatrol standardisasi mutu produk, serta memperkokoh daya saing secara berkelanjutan,” jelas Bagus.
Kementerian UMKM berkomitmen untuk terus mengambil peran sentral sebagai kolaborator sekaligus integrator. Menyambungkan produsen lokal dengan ekosistem pasar raksasa ini bukan sekadar misi sektoral, melainkan syarat mutlak yang harus dipenuhi demi mengamankan fondasi ekonomi nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
