Sherly Tjoanda Borong 2 Penghargaan Kemendagri, Pengangguran dan Stunting di Malut Turun
Buletin.news – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, meraih dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menekan angka pengangguran dan memperkuat program penanggulangan stunting serta kemiskinan.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap keberhasilan sejumlah program daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pembangunan di Maluku Utara.
Dalam keterangannya, Sherly menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan seluruh tim Pemprov Maluku Utara yang ikut berkontribusi terhadap capaian tersebut.
“Terima kasih atas kinerja baiknya Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Morotai, dan Kota Ternate serta tim Pemprov Malut dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting,” ujar Sherly dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis (21/5/2026).
Sherly juga memberikan apresiasi kepada Tidore Kepulauan dan jajaran Pemprov Maluku Utara atas keberhasilan menekan tingkat pengangguran di daerah.
“Apresiasi juga untuk Kota Tidore dan tim Pemprov Maluku Utara atas kinerja baiknya penurunan tingkat pengangguran,” katanya.
Tak hanya itu, Sherly turut mengapresiasi Kabupaten Halmahera Selatan yang meraih prestasi dalam kategori creative financing atau pengelolaan pembiayaan daerah secara inovatif.
“Serta apresiasi kepada Kabupaten Halmahera Selatan dalam prestasi di kategori creative financing,” tambahnya.
Sherly berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi masyarakat.
“Semoga kinerja baik ini semakin ditingkatkan. Good job everyone,” tulisnya.
Di tengah capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga terus mendorong penguatan sektor pangan dan peternakan guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Sherly sebelumnya mengungkapkan sekitar 80 persen kebutuhan beras di Maluku Utara masih dipasok dari luar daerah. Selain itu, produksi ayam potong dan telur lokal juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Maluku Utara tengah menjajaki kerja sama dengan investor guna mengembangkan lahan peternakan seluas 5 hingga 10 hektare. Pemerintah menargetkan pada 2026 Maluku Utara sudah memiliki peternakan ayam petelur mandiri guna menekan tingginya harga telur yang saat ini mencapai lebih dari 50 persen dibanding wilayah Jawa dan Sulawesi.
Selain sektor pangan, Pemprov Maluku Utara juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan stok Minyakita di wilayah tersebut.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan pemenuhan kuota stok Minyakita yang seharusnya 600 ribu liter, namun saat ini baru tersedia 100 ribu liter di gudang,” ujar Sherly.
Penghargaan dari Kemendagri itu dinilai menjadi sinyal positif atas upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat penanganan persoalan sosial dan ekonomi di wilayah kepulauan tersebut.
