
Wamenpar Ni Luh Puspa Ajak Industri Travel Perkuat Sinergi, Dorong Pariwisata Indonesia Naik Kelas di Tengah Tantangan Global
Buletin.news – Ni Luh Puspa mengajak seluruh pelaku industri perjalanan wisata memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global di tengah dinamika geopolitik serta geoekonomi dunia yang terus berkembang.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Alliance of the Indonesian Tour dan Travel Agencies (AITTA) Tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Ni Luh berharap Rakernas mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan bersama demi memperkuat sektor pariwisata nasional.
“Saya mengucapkan selamat kepada AITTA dan seluruh anggota yang hari ini menyelenggarakan Rakernas. Kami dari Kementerian Pariwisata sangat berharap akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang konkret dan dapat dieksekusi bersama demi kemajuan sektor pariwisata Indonesia,” ujar Ni Luh dalam keterangan tertulis yang dikutip tvrinews.com, Kamis (14/5/2026).
Menurut Ni Luh, sektor pariwisata global saat ini menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi dan kondisi geopolitik internasional. Namun demikian, pariwisata Indonesia tetap menunjukkan performa positif sepanjang kuartal I tahun 2026.
Data Kementerian Pariwisata mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,4 juta kunjungan atau tumbuh 8 persen dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara menembus 319,51 juta perjalanan atau meningkat 13,14 persen.
Ni Luh menilai capaian tersebut tidak lepas dari sinergi kuat antara pemerintah dengan seluruh pelaku industri pariwisata, termasuk asosiasi perjalanan wisata, pengelola destinasi, hingga pelaku UMKM sektor pariwisata.
“Tahun 2025 lalu kita juga berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN. Saya yakin seluruh capaian ini dapat diraih berkat kerja sama yang kuat dengan para pelaku industri pariwisata,” katanya.
Untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional, Kementerian Pariwisata telah menetapkan lima program unggulan tahun 2026, yakni Sinergi Peningkatan Keselamatan Wisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0.
Kelima program tersebut dirancang sebagai strategi pembangunan pariwisata yang lebih berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren wisata global.
Ni Luh menegaskan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata Indonesia. Karena itu, ia meminta seluruh pelaku usaha pariwisata memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar usaha.
“Kami berharap teman-teman di AITTA dapat bersama-sama mendorong seluruh anggota dan pelaku usaha pariwisata untuk patuh terhadap regulasi, melengkapi perizinan, dan menjaga standar usaha pariwisata,” tegasnya.
Dalam pengembangan desa wisata, Kementerian Pariwisata juga akan meluncurkan peta jalan pengembangan desa wisata nasional pada tahun ini. Peta jalan tersebut disiapkan sebagai arah strategis untuk memperkuat daya saing desa wisata Indonesia agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di tingkat internasional.
Program desa wisata itu sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap visi pembangunan nasional dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan berbasis potensi desa.
Ni Luh turut mengajak biro perjalanan wisata menjadikan desa wisata sebagai salah satu destinasi unggulan yang dipasarkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Kami juga berharap biro perjalanan dapat menjadikan desa wisata sebagai salah satu pilihan destinasi yang ditawarkan kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Ni Luh menegaskan pemerintah akan terus menjalankan berbagai program strategis untuk membawa pariwisata Indonesia naik kelas sebagai destinasi unggulan dunia. Ia juga memastikan Kementerian Pariwisata terbuka terhadap berbagai masukan dari pelaku industri demi memperkuat efektivitas kebijakan yang dijalankan.
“Kami menyadari bahwa apa yang dikerjakan pemerintah tentu belum sepenuhnya maksimal. Karena itu, kami sangat terbuka terhadap rekomendasi dan masukan dari AITTA demi kemajuan pariwisata Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ni Luh.




