Siasati Gejolak Ekonomi Global, Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Hemat Anggaran Rp40 Triliun
Buletin.news – Di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, pemerintah terus mematangkan strategi efisiensi anggaran negara. Salah satu usulan penghematan yang cukup signifikan justru datang dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga tersebut berencana menyesuaikan jadwal penyaluran makanan bagi siswa, dari yang semula enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa usulan pemangkasan jadwal ini merupakan inisiatif murni dari BGN sebagai langkah antisipatif. Memanasnya ketegangan antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat telah menyebabkan volatilitas pada harga dan pasokan energi dunia. Merespons situasi tersebut, BGN secara proaktif merumuskan skema efisiensi operasional agar kas negara tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal.
Berdasarkan perhitungan internal BGN yang disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penyesuaian jadwal penyaluran ini mampu menyelamatkan anggaran negara hingga Rp40 triliun dalam kurun waktu satu tahun. Purbaya menekankan bahwa angka penghematan tersebut merupakan potensi tambahan, dan belum dimasukkan ke dalam target efisiensi senilai Rp81 triliun yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya dengan tegas menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan melakukan pemotongan anggaran program secara sepihak. Ia mengapresiasi langkah BGN yang tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi makro dan secara mandiri mencari solusi efisiensi tanpa mengorbankan esensi utama dari program tersebut. Fokus utamanya tetap memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang memadai selama hari kerja.
Saat ini, wacana penyesuaian hari penyaluran MBG ini masih berstatus sebagai draf usulan. Keputusan final baru akan diambil setelah Kepala BGN mempresentasikan rincian skema penghematan tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo. Apabila tekanan ekonomi semakin mendesak, opsi penghematan ini sudah siap dieksekusi sebagai bantalan fiskal andalan bagi pemerintah.
