Kementerian Transmigrasi Kirim 36 Peserta ke China, Pelajari Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Buletin.news – Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia resmi melepas 36 peserta program pelatihan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengentasan kemiskinan ke China sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan wilayah transmigrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Program tersebut merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementerian Transmigrasi RI dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia. Pelepasan peserta dilakukan pada Kamis malam (7/5/2026).
Para peserta yang diberangkatkan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pegawai pemerintahan, akademisi, analis internal kementerian, pelatih balai pelatihan transmigrasi, hingga para transmigran yang nantinya akan menjadi penggerak pembangunan di daerah masing-masing.
Selain itu, turut serta pejabat setingkat direktur dan kepala divisi dari sejumlah kementerian serta akademisi dari 10 perguruan tinggi di Indonesia.
Selama dua pekan, mulai 9 hingga 22 Mei 2026, para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan di China berupa perkuliahan, diskusi kebijakan, hingga kunjungan lapangan untuk mempelajari langsung model pembangunan wilayah dan strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan pemerintah China.
Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengatakan pemerintah ingin mempelajari keberhasilan China dalam menghapus kemiskinan ekstrem sebagai referensi bagi pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia.
“Pada 2021, China mendeklarasikan lenyapnya kemiskinan ekstrem di dalam negaranya. Kita ingin belajar best practice itu dan mengimplementasikannya di Indonesia,” ujar Iftitah dalam keterangan resminya.
Menurutnya, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh peserta selama pelatihan akan menjadi bekal penting dalam menjalankan program Tim Ekspedisi Patriot (TEP), yakni program pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan di 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
Program tersebut juga difokuskan untuk mempercepat pembangunan di 10 kawasan transmigrasi prioritas di Papua yang dinilai memiliki tantangan besar dalam aspek infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Iftitah menegaskan, pemerintah ingin menjadikan kawasan transmigrasi bukan hanya sebagai lokasi perpindahan penduduk, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja.
Kerja sama Indonesia dan China dalam bidang pengembangan desa serta pengentasan kemiskinan sendiri telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga rutin mengirim kepala desa ke China untuk mempelajari pembangunan pedesaan, penguatan ekonomi lokal, dan strategi pemberdayaan masyarakat.
Melalui program ini, pemerintah berharap peserta dapat membawa pulang pengalaman nyata dan inovasi yang bisa diterapkan di Indonesia guna mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
