Empat Kekuatan Muslim Rancang Aliansi Pertahanan “Gaya NATO”, Sinyal Keras Hadapi Eskalasi Israel
Buletin.news – Empat negara mayoritas Muslim Pakistan, Mesir, Turkiye, dan Arab Saudi tengah menjajaki pembentukan aliansi pertahanan baru yang disebut-sebut akan mengadopsi pola kerja serupa NATO. Inisiatif ini mencuat di tengah meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah dan kekhawatiran atas perluasan pengaruh Israel di kawasan.
Mengutip analisis media The New Arab, langkah strategis ini bukan sekadar wacana, melainkan respons konkret atas dinamika keamanan regional yang kian rapuh. Empat negara tersebut dinilai ingin membangun sistem pertahanan kolektif yang lebih mandiri, menyusul menurunnya kepercayaan terhadap jaminan keamanan eksternal, khususnya dari Amerika Serikat.
Indikasi keseriusan terlihat dari berlangsungnya latihan militer gabungan antara pasukan khusus Mesir dan Pakistan. Meski latihan serupa bukan hal baru, para analis menilai intensitas dan koordinasi kali ini meningkat signifikan, terutama setelah serangan udara Israel ke Doha, Qatar, pada September 2025 yang menjadi titik balik persepsi keamanan kawasan.
Analis politik independen Mesir, Islam Mansi, menilai insiden tersebut membuka mata negara-negara Arab bahwa tidak ada lagi wilayah yang benar-benar aman dari potensi serangan. “Peristiwa itu memaksa negara-negara kawasan untuk menghitung ulang strategi pertahanan mereka,” ujarnya.
Ketegangan semakin meningkat setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang memicu konflik lebih luas dan mengguncang stabilitas global. Dampaknya tidak hanya terasa pada aspek keamanan, tetapi juga ekonomi, terutama bagi negara-negara Teluk yang terdampak gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi.
Analis Saudi, Omar Saif, menyebut bahwa jika aliansi ini terwujud, maka kekuatan gabungan keempat negara akan menjadi penyeimbang strategis di kawasan. Dengan total populasi mencapai sekitar 500 juta jiwa dan produk domestik bruto gabungan sebesar 3,87 triliun dolar AS, blok ini dinilai memiliki daya tekan geopolitik yang signifikan.
Upaya konsolidasi juga tercermin dalam pertemuan para menteri luar negeri keempat negara di forum diplomasi internasional Antalya Diplomacy Forum pada 17 April lalu. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai arsitektur keamanan regional pasca konflik memang tengah berlangsung.
Namun, jalan menuju realisasi aliansi ini tidak sepenuhnya mulus. Sejarah ketegangan diplomatik antara Ankara, Riyadh, dan Kairo menjadi tantangan tersendiri, meskipun hubungan tersebut mulai mencair dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, ketergantungan militer Mesir dan Arab Saudi terhadap Amerika Serikat masih menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi arah kebijakan.
Di sisi lain, analis Turkiye, Firas Ridvan Oglu, berpendapat bahwa Washington kemungkinan akan mengambil sikap pragmatis. Menurutnya, selama aliansi tersebut mampu meredam potensi konflik regional yang lebih luas, keberadaannya bisa saja ditoleransi.
Dengan dinamika yang terus berkembang, pembentukan aliansi pertahanan ini berpotensi menjadi babak baru dalam peta geopolitik Timur Tengah, sebuah langkah yang tidak hanya mencerminkan kekhawatiran, tetapi juga ambisi negara-negara Muslim untuk membangun kemandirian dalam menjaga stabilitas kawasan.
