Menhut Raja Juli Antoni: Perhutanan Sosial Jadi Kunci Kesejahteraan Warga dan Kelestarian Hutan
Buletin.news – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa program perhutanan sosial menjadi strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Lesson Learned Workshop bertajuk “Bergerak dari Tapak Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” Kamis, (19/2/2026).
Dalam sambutannya, Menhut menyampaikan optimisme bahwa perhutanan sosial mampu menjadi pengungkit ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Perhutanan sosial ini akan menjadi salah satu metode kita untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia menjelaskan, program ini memberikan akses legal kepada masyarakat yang sebelumnya tidak diperbolehkan mengelola kawasan hutan. Melalui skema tersebut, masyarakat kini dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara sah dan berkelanjutan.
“Yang dulu dilarang masuk hutan, sekarang kita berikan izin untuk memanfaatkan sumber daya hutan guna meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa akses tersebut harus diiringi dengan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, pengelolaan berbasis masyarakat terbukti mampu meningkatkan ekonomi lokal sekaligus menjaga ekosistem dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, Menhut menilai keberhasilan pengelolaan hutan di berbagai negara sangat ditentukan oleh kemitraan erat antara pemerintah dan masyarakat.
“Negara yang berhasil menjaga hutan adalah yang mampu bekerja sama dengan masyarakat. Hutan tidak boleh berjarak dengan masyarakat, tetapi menjadi bagian dari kehidupan mereka,” katanya.
Hingga saat ini, capaian akses perhutanan sosial telah mencapai 8,3 juta hektare. Sementara itu, untuk skema hutan adat telah melampaui 366 ribu hektare dan ditargetkan meningkat hingga 1,4 juta hektare dalam empat tahun ke depan.
Pemerintah juga mendorong penguatan lebih dari 16.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di seluruh Indonesia melalui replikasi berbagai praktik baik di lapangan.
Salah satu contoh keberhasilan datang dari program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods in Indonesia (2021–2025) yang dijalankan oleh WRI Indonesia bersama KKI WARSI dan Kawal Borneo Community Foundation, dengan dukungan Norway’s International Climate and Forest Initiative melalui Norwegian Agency for Development Cooperation serta Kementerian Kehutanan.
Program tersebut telah memfasilitasi izin perhutanan sosial seluas 57.854 hektare di lima provinsi, yakni Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum untuk memperluas model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif, dalam rangka menekan angka kemiskinan, memberdayakan ekonomi lokal, serta memastikan hutan Indonesia tetap lestari dan produktif bagi generasi mendatang.
