Reshuffle Prabowo Disorot “Pos Strategis Tak Tersentuh, IPR Nilai Belum Jawab Ekspektasi Publik”
Buletin.news – Perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Indonesian Political Review (IPR) menilai langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik, terutama karena sejumlah kementerian dan lembaga yang tengah menjadi perhatian masyarakat justru tidak mengalami perubahan.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyampaikan kritik tersebut usai pelantikan sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Menurutnya, reshuffle kali ini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah publik.
“Reshuffle kabinet kali ini belum menjawab semua ekspektasi masyarakat. Kementerian dan lembaga yang akhir-akhir ini menjadi sorotan justru tidak dirombak,” ujar Iwan kepada awak media.
Ia menyoroti beberapa institusi yang belakangan ramai diperbincangkan publik, seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Luar Negeri, yang tetap tidak tersentuh dalam perombakan tersebut.
Di sisi lain, sejumlah nama baru justru masuk ke dalam kabinet, di antaranya Jumhur Hidayat dan Dudung Abdurachman, yang dipercaya mengisi posisi strategis dalam pemerintahan.
Iwan menilai, arah reshuffle kali ini lebih condong pada pembenahan strategi komunikasi pemerintah ketimbang evaluasi kinerja sektor yang disorot publik. Ia menduga Presiden Prabowo melihat adanya kelemahan dalam penyampaian program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
“Terlihat bahwa yang disasar adalah komposisi komunikasi pemerintah. Mungkin dinilai belum efektif dalam membangun citra positif terhadap program dan kinerja pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iwan menegaskan bahwa strategi komunikasi memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi publik. Tanpa komunikasi yang tepat, capaian program pemerintah berpotensi tidak tersampaikan secara optimal dan berujung pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat.
“Dukungan dan legitimasi publik sangat menentukan keberhasilan program pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kinerja Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan sejak dibentuk untuk menggantikan lembaga komunikasi sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut bisa jadi masih dipengaruhi oleh proses adaptasi organisasi.
“Belum genap satu tahun, Bakom memang belum menunjukkan kontribusi kinerja yang optimal. Bisa jadi masih dalam tahap penyesuaian,” katanya.
IPR berharap penunjukan M. Qodari di tubuh Bakom mampu membawa perubahan signifikan, terutama dalam meredam kegaduhan informasi dan polarisasi di ruang publik.
Iwan menekankan pentingnya peran Bakom sebagai “juru bicara utama” pemerintah yang mampu menyampaikan pesan secara terarah, konsisten, dan menyejukkan.
“Ke depan, tidak boleh ada lagi konflik narasi, termasuk antar-influencer. Fungsi kehumasan dan kejubiran pemerintah harus dimaksimalkan di bawah kepemimpinan Qodari,” tutupnya.
