Buletin.news – Pemerintah semakin merapatkan barisan untuk menindak tegas kesewenang-wenangan platform e-commerce yang kerap mencekik para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam sebuah langkah taktis yang krusial, Menteri UMKM Maman Abdurrahman resmi menggandeng Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid guna menciptakan pelindungan hukum yang kuat bagi para pedagang kecil di ekosistem digital.
Sinergi kedua kementerian ini dikukuhkan dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada Kamis (21/5). Dalam agenda krusial tersebut, Maman secara langsung menyerahkan seluruh laporan dan keluhan dari para pengusaha UMKM terkait berbagai tekanan yang mereka hadapi di marketplace. Sorotan utama dalam pertemuan itu tertuju pada fenomena kenaikan biaya layanan penjual (seller fee) yang dibebankan secara sepihak, hingga adanya dugaan kuat terkait praktik penyalahgunaan kekuatan pasar (market abuse).
Bagi Maman, keadilan dalam ekosistem perdagangan digital adalah harga mati. Ia mengkritik keras sikap platform yang kerap bermanuver mengambil keputusan finansial tanpa berkomunikasi dengan pihak lain, khususnya pedagang kecil. Tindakan sepihak tersebut dinilai telah melenceng jauh dari prinsip keadilan ekonomi. Maman menegaskan bahwa intervensi proporsional dari negara ini bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah eksekusi langsung atas amanat Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan pelindungan dan pemberdayaan total bagi sektor UMKM di tengah dinamika ekonomi global.
Gayung bersambut, Menkomdigi Meutya Hafid merespons laporan tersebut dengan komitmen penuh untuk menindaklanjutinya dari sisi penegakan aturan digital. Meutya memastikan bahwa institusinya telah bersiaga dan tidak akan segan menggunakan kewenangan yang ada untuk “menyapu bersih” setiap pelanggaran yang mencederai hak-hak UMKM di ruang siber.
Lebih jauh, Meutya melontarkan peringatan keras kepada seluruh aplikator dan pengelola platform digital yang beroperasi di Indonesia. Ia mendesak para raksasa e-commerce tersebut untuk mulai melakukan penyesuaian operasional sejak saat ini, mengingat regulasi pelindungan yang jauh lebih ketat tengah dirampungkan oleh Kementerian UMKM. Peringatan ini menjadi sinyal kuat bahwa era kebijakan sepihak di platform digital akan segera diakhiri, dan digantikan dengan ekosistem yang sehat, adil, serta berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha.
