Rokhmin Dahuri Bongkar 7 Catatan Kritis untuk KKP Serap Anggaran Lemah hingga BBM Nelayan Mahal
Buletin.news – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyampaikan apresiasi sekaligus tujuh catatan kritis kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (20/5/2026).
Rokhmin mengapresiasi capaian KKP, terutama PNBP yang menembus lebih dari Rp2,4 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah, serta kenaikan produksi perikanan nasional sekitar 18 persen selama 2020–2025.
Meski begitu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi. Rokhmin menyoroti rendahnya penyerapan anggaran KKP dibanding kementerian lain dan meminta transparansi hasil audit BPK, termasuk terkait opini WTP.
Secara substantif, Rokhmin menilai pembangunan sektor kelautan masih terlalu fokus pada aspek ekonomi dan belum seimbang dengan dimensi sosial serta ekologi sesuai standar Food and Agriculture Organization.
Rokhmin juga meminta Program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan produktivitas nelayan dan penguatan SDM.
Selain itu, Rokhmin mendorong diversifikasi budidaya perikanan agar tidak hanya bergantung pada satu komoditas serta meminta pengembangan tambak potensial seperti di Kebumen, Waingapu, hingga Karimunjawa dioptimalkan.
Di akhir rapat, Rokhmin turut menyoroti keluhan nelayan Pantura terkait sulitnya akses dan mahalnya BBM subsidi. Ia meminta KKP berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengevaluasi kembali kebijakan BBM bagi nelayan.
