Rakor Percepatan Kopdes Merah Putih Mendes Dorong Pelibatan Desa, Zulhas Targetkan 30 Ribu Beroperasi 2026
Buletin.news – Pemerintah mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi desa. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya pelibatan aktif pemerintah desa dalam operasional KDKMP. Ia menyampaikan aspirasi dari tingkat desa agar kepala desa dan pengurus koperasi dilibatkan sebagai bagian dari manajemen pelapis.
Menurut Yandri, langkah ini penting agar keberlanjutan koperasi tetap terjaga ketika pengelolaan tidak lagi didampingi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara setelah masa awal operasional.
“Kalau sejak awal desa tidak dilibatkan, maka ketika dilepas nanti akan sulit berjalan. Karena itu, rasa memiliki harus dibangun dari sekarang,” ujar Yandri.
Ia juga mengusulkan agar desa-desa yang menjadi lokasi awal operasional KDKMP segera mendapatkan sosialisasi secara menyeluruh, termasuk melalui pertemuan virtual. Kemendes PDT, lanjutnya, siap memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan desa guna menyamakan pemahaman terkait waktu operasional, sistem manajemen, hingga distribusi barang.
“Melalui forum seperti Zoom, kita bisa pastikan kepala desa dan pengurus koperasi memiliki pemahaman yang sama sejak awal,” tambahnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menekankan bahwa percepatan KDKMP menjadi prioritas nasional karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat.
Data terkini menunjukkan progres signifikan: sebanyak 35.408 titik lahan telah siap dibangun, 25.625 titik dalam tahap konstruksi, dan 5.714 unit KDKMP telah rampung.
“Ini program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus kita tuntaskan tahun ini,” tegas Zulhas.
Pemerintah menargetkan pada Juni–Juli 2026 sebanyak 30.000 KDKMP sudah beroperasi. Dengan capaian tersebut, manfaat koperasi diharapkan mulai dirasakan masyarakat secara luas pada 2027.
KDKMP dirancang tidak hanya sebagai offtaker hasil produksi desa, tetapi juga berfungsi sebagai pusat distribusi berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku SPPG, pangkalan LPG, agen pupuk, hingga penyaluran bantuan sosial. Dengan peran strategis tersebut, koperasi ini diharapkan menjadi simpul utama aktivitas ekonomi desa di seluruh Indonesia.
“Kalau target 30 ribu tercapai pertengahan tahun ini, maka pada 2027 dampaknya sudah bisa dirasakan publik. Saat ini memang belum optimal karena masih dalam proses penyelesaian,” jelas Zulhas.
Rakor ini turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, bersama jajaran kementerian dan lembaga lainnya.
