Mengembalikan Jiwa Destinasi: Komunitas Adalah Benteng Terakhir Alam dan Budaya

Buletin.news- Pariwisata global sedang berada di persimpangan jalan yang paradoksal. Di satu sisi, ia dipuja sebagai panglima ekonomi pascapandemi, di sisi lain, dituduh sebagai katalisator kerusakan ekologis dan penggusuran ruang hidup. Kita sering terjebak dalam angka-angka statistik, jutaan kunjungan, ribuan hotel, dan triliunan devisa. Namun, kita jarang bertanya Siapa yang sebenarnya memiliki pariwisata kita?

Jika pariwisata hanya dipandang sebagai industri ekstraktif yang memeras keindahan alam demi profit korporasi, maka kita sedang melakukan “bunuh diri ekologis”. Jawaban atas ancaman ini bukanlah menghentikan perjalanan, melainkan menggeser kuasanya. Pariwisata Berbasis Komunitas (Community-Based Tourism/CBT) bukan lagi sekadar opsi filantropis,tapi benteng pertahanan terakhir untuk menjaga apa yang tersisa dari alam dan budaya kita.

Masyarakat sebagai Subjek, Bukan Dekorasi

Secara kritis, kegagalan pariwisata konvensional berakar pada pengabaian terhadap Social Exchange Theory. Ketika masyarakat lokal hanya diposisikan sebagai penonton atau paling maksimal sebagai buruh kasar, mereka tidak memiliki insentif psikologis maupun ekonomi untuk menjaga kelestarian. Mengapa mereka harus menjaga hutan jika hutan tersebut dipagar untuk resor mewah yang melarang mereka masuk?

CBT membalikkan logika ini. Dengan menempatkan komunitas sebagai pemilik agensi (pengambil keputusan), alam berubah status dari “komoditas” menjadi “warisan”. Di Desa Wisata Nglanggeran atau Penglipuran, kita melihat bahwa konservasi tidak lahir dari instruksi gubernur, melainkan dari kesadaran bahwa kelestarian alam berbanding lurus dengan piring nasi di meja makan mereka. Inilah yang disebut sebagai

Salah satu dosa besar pariwisata massal yang jarang diungkap adalah economic leakage (kebocoran ekonomi). Data Bank Dunia dan UN Tourism sering menunjukkan bahwa di destinasi yang didominasi modal besar, sekitar 70% hingga 80% uang yang dibelanjakan wisatawan justru mengalir kembali ke luar negeri atau ke kantong investor di kota besar melalui rantai pasok global.

 Ancaman “Leakage” (Kebocoran Ekonomi)

Salah satu dosa besar pariwisata massal yang jarang diungkap adalah economic leakage (kebocoran ekonomi). Data Bank Dunia dan UN Tourism sering menunjukkan bahwa di destinasi yang didominasi modal besar, sekitar 70% hingga 80% uang yang dibelanjakan wisatawan justru mengalir kembali ke luar negeri atau ke kantong investor di kota besar melalui rantai pasok global.

Sebaliknya, pariwisata berbasis komunitas memastikan multiplier effect tetap berada di tingkat tapak. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk homestay, pemandu lokal, hingga bahan pangan organik dari kebun warga, berputar di dalam desa. Ini adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang paling efektif untuk melawan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir dan pegunungan.

Kritik atas “Etalase Budaya” dan Komodifikasi

Kita juga harus berani mengkritik fenomena “Disneyfikasi” budaya. Seringkali, demi memenuhi dahaga estetika turis, ritual adat yang sakral diringkas menjadi pertunjukan panggung berdurasi 15 menit. Budaya dicerabut dari akarnya dan dipajang di etalase.

CBT yang sehat melawan arus ini dengan prinsip Autentisitas Terkelola. Komunitas diberikan hak untuk membatasi akses (zonasi). Ada wilayah yang boleh difoto, dan ada wilayah spiritual yang tertutup bagi lensa kamera. Tanpa kendali komunitas, budaya hanyalah “barang dagangan” yang akan basi begitu tren pasar berubah. Namun di tangan komunitas, budaya adalah identitas yang terus bertumbuh dan diwariskan.

Transformasi Digital “Senjata Baru Komunitas”

Tantangan terbesar CBT selama ini adalah akses pasar. Namun, era digital telah meruntuhkan tembok tersebut. Saat ini, desa wisata tidak lagi membutuhkan agen perjalanan besar sebagai perantara. Melalui platform sosial dan teknologi finansial, komunitas dapat melakukan direct-to-consumer marketing.

Namun, waspadalah pada “Greenwashing Digital”. Pemerintah dan stakeholder harus memastikan bahwa digitalisasi tidak justru menciptakan ketergantungan baru pada algoritma platform global yang memungut komisi mencekik. Kedaulatan digital bagi komunitas desa adalah agenda mendesak yang harus diperjuangkan.

Pariwisata berbasis komunitas pada akhirnya adalah sebuah tindakan politik, sebuah upaya untuk mendemokrasikan ekonomi dan melestarikan ekologi dari bawah. Menjaga alam bukan dengan memagari manusia darinya, melainkan dengan membiarkan manusia yang paling mengenalnya hidup berdampingan dengannya.

Jika kita ingin melihat Indonesia tetap hijau dan berbudaya di tahun 2045, maka kebijakan pariwisata kita harus berhenti memuja gedung pencakar langit di tepi pantai dan mulai berinvestasi pada kapasitas manusia di pelosok desa. Karena pada akhirnya, turis tidak datang untuk melihat kemewahan yang bisa mereka temukan di Dubai atau Singapura tapi mereka datang untuk merasakan denyut kehidupan yang asli, yang hanya bisa dijaga oleh tangan-tangan komunitas yang berdaya.