Memanas Menteri Trenggono Semprot Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal: Validasi Data Dulu
Buletin.news – Hubungan antara dua menteri kabinet dilaporkan memanas. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melayangkan protes keras terhadap pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya terkait realisasi anggaran pembangunan kapal yang dinilai tidak akurat.
Ketegangan ini bermula saat Menkeu Purbaya dalam sebuah forum mempertanyakan mengapa KKP belum melakukan pemesanan (order) kapal, padahal anggaran diklaim telah dialokasikan. Menanggapi hal itu, Trenggono meminta Menkeu untuk melakukan validasi data internal sebelum melontarkan komentar ke publik.
Trenggono meluruskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud bukanlah didanai oleh APBN murni yang dikelola langsung KKP, melainkan melalui skema pinjaman dari Inggris (UK Loan).
“Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” tegas Trenggono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (10/02/2026).
Ia juga menambahkan fakta krusial bahwa eksekutor pinjaman tersebut bukan berada di bawah KKP. “Pihak yang mengeksekusi pinjaman dana dari Inggris itu bukan KKP, melainkan Badan Logistik Pertahanan. KKP di sini hanya memfasilitasi teknis dan tenaga kerja,”
Merasa dipojokkan dengan tuduhan menghambat pertumbuhan ekonomi, Trenggono menyarankan agar Menkeu Purbaya lebih teliti memeriksa laporan dari jajarannya.
“Jadi sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar. Sebaiknya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu dong,” ujar Trenggono dengan nada gerah.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi terbuka, Menkeu Purbaya secara gamblang menyatakan keheranannya atas mandeknya proyek kapal di KKP. Purbaya bahkan sempat bertanya kepada audiens yang terdiri dari pengusaha apakah mereka sudah menerima pesanan dari KKP, yang kemudian dijawab “belum” secara serempak.
“Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, order-nya enggak ada. Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai,” kata Purbaya dalam forum tersebut. Ia bahkan sempat menyindir peran Kadin dan Kementerian Perindustrian yang dianggap kurang aktif mendorong pesanan kapal tersebut.
Silang pendapat ini mencerminkan adanya hambatan komunikasi koordinasi antarkementerian terkait proyek strategis nasional yang menggunakan dana pinjaman luar negeri.
