Lawan Impor Ilegal, Menteri UMKM Dukung KPK Bongkar Praktik ‘Under-Invoicing’
Buletin.news – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengusut dugaan praktik ilegal pada sektor impor dan logistik.
Menteri Maman menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap praktik impor ilegal dan under-invoicing (pemanipulasian harga faktur) sangat mendesak demi melindungi jutaan pelaku usaha lokal yang kian terjepit.
“Saya berharap momentum ini menjadi bukti keseriusan kita semua untuk melindungi dan mendorong peningkatan daya saing UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman dalam siaran pers resmi Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Maman, maraknya peredaran barang impor ilegal dengan harga yang tidak masuk akal telah menciptakan distorsi pasar. Hal ini membuat berbagai program bantuan pemerintah, seperti skema pembiayaan dan pendampingan, menjadi tidak efektif.
“Menjadi tidak efektif ketika kementerian dan perbankan sudah memberikan pembiayaan, namun saat barang diproduksi, pelaku UMKM sulit menjualnya karena pasar sudah dipenuhi produk ilegal yang harganya jauh di bawah standar,” jelasnya.
Menteri UMKM memperingatkan bahwa kerugian akibat impor ilegal tidak hanya menyentuh angka ekonomi, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial.
Meski bersikap tegas, Maman menekankan bahwa pemerintah tidak anti terhadap barang luar negeri. Namun, ia menuntut kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan guna menjamin persaingan yang sehat (fair trade).
“Kami tidak melarang impor, namun harus sesuai aturan. Jika barang masuk tanpa tercatat atau ilegal, itu adalah praktik tidak adil yang merugikan bangsa secara keseluruhan,” tegas Maman.
Saat ini, Kementerian UMKM tengah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membenahi ekosistem perdagangan digital dan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk barang. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang tangguh dan berintegritas.
