Buletin.news – Bencana alam yang melanda wilayah Sumatera menyisakan pukulan ekonomi yang cukup berat bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kementerian UMKM mencatat bahwa sisa pinjaman yang masih harus dibayar atau outstanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari debitur terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menembus angka Rp11,23 triliun per tanggal 10 Maret 2026.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa total tunggakan tersebut ditanggung oleh 193.708 pelaku usaha. Merespons situasi krisis ini, pemerintah menetapkan ratusan ribu debitur tersebut sebagai prioritas utama dalam program pemulihan ekonomi melalui implementasi kebijakan relaksasi KUR pascabencana.
Berdasarkan sebarannya, Provinsi Aceh menempati posisi dengan beban pinjaman tertinggi. Wilayah ini mencatatkan tanggungan outstanding sebesar Rp7,15 triliun yang berasal dari 121.984 debitur. Posisi selanjutnya ditempati oleh Sumatera Utara dengan beban mencapai Rp2,43 triliun dari 44.049 debitur, disusul oleh Sumatera Barat dengan nilai sisa pinjaman Rp1,64 triliun dari 27.640 pelaku usaha.
Guna merealisasikan program kelonggaran kredit ini, Kementerian UMKM bekerja sama dengan berbagai lembaga penyalur keuangan yang beroperasi di tiga provinsi terdampak. Institusi yang dilibatkan mencakup bank-bank nasional maupun daerah, antara lain BSI, BRI, Bank Mandiri, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut, BNI, Bank Nagari, BTN, serta Pegadaian Syariah.
Langkah pemulihan ini dirancang secara komprehensif demi memastikan roda ekonomi di tingkat akar rumput dapat kembali berputar. Bantuan tidak hanya difokuskan pada pelonggaran cicilan pinjaman, tetapi juga mencakup kemudahan akses pembiayaan baru, pemulihan kemampuan produksi fasilitas usaha yang rusak, serta dukungan perluasan akses pasar.
Maman menjelaskan bahwa skema perlakuan khusus bagi para pengusaha kecil ini akan dibagi secara sistematis menjadi tiga periode berkelanjutan, dengan target utama hingga usaha mereka benar-benar pulih. Saat ini, pemerintah masih berfokus pada penyelesaian periode pertama, yakni tahap pemetaan dampak bencana yang telah bergulir sejak 24 November 2025 dan ditargetkan rampung secara menyeluruh pada 31 Maret 2026.
