Buletin.news – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp350,21 miliar pada tahun 2026 guna mempercepat pemulihan para pelaku UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Langkah ini dilakukan secara beriringan dengan program pemulihan serupa yang sedang berjalan di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, M. Makhrisyafrisal, menjelaskan dalam Rapat Koordinasi di Banda Aceh, Senin (7/9/2026), bahwa dana tersebut terbagi ke dalam empat klaster program utama:
- Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro: Sebesar Rp340,63 miliar dialokasikan bagi 113.292 pengusaha mikro, di mana setiap pelaku usaha menerima Rp3 juta untuk memulihkan aktivitas usahanya.
- Pengadaan Alat Produksi: Sebesar Rp2,6 miliar disiapkan untuk perbaikan rumah produksi bersama komoditas nilam serta pengadaan mesin distilasi dan pembuatan bata ringan.
- Program Pemberdayaan UMKM: Sebesar Rp4,81 miliar dialokasikan untuk 5.312 pengusaha guna pendampingan pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga perluasan akses pasar.
- Klinik UMKM Bangkit: Sebesar Rp2,16 miliar disalurkan untuk menghadirkan pusat konsultasi dan fasilitasi pemulihan usaha di lima wilayah, yaitu Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Banda Aceh.
Juru Bicara Kementerian UMKM, Faisal Anwar, menambahkan bahwa efektivitas dan ketepatan sasaran seluruh program bantuan sangat bergantung pada keakuratan data hasil verifikasi pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat kebangkitan kembali perekonomian masyarakat Aceh pascabencana.
