Indonesia Gabung Koalisi Pasar Karbon Dunia, Siap Pimpin Investasi Hijau Global
Buletin.news – Indonesia resmi memperkuat posisinya sebagai pemain kunci ekonomi hijau dunia. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan bergabungnya Indonesia sebagai anggota pemerintah ke 11 dalam The Coalition to Grow Carbon Markets di London, Inggris pada Kamis, 12 Februari 2026.
Pengumuman strategis ini disampaikan dalam diskusi meja bundar Advancing Indonesia UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets di kantor pusat Standard Chartered, menyusul pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Inggris Keir Starmer dalam peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia Inggris.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa sektor kehutanan Indonesia adalah aset vital bagi target iklim global. Dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut yang masif, Indonesia menawarkan solusi berbasis alam (Nature based Solutions) yang nyata.
“Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara bervisi serupa untuk meningkatkan permintaan kredit karbon berintegritas tinggi. Ini bukan hanya untuk pertumbuhan hijau Indonesia, tapi juga kontribusi penting bagi dunia,” ujar Raja Juli Antoni.
Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, Rachel Kyte, menyambut hangat langkah Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan Indonesia akan memastikan aliran pendanaan internasional masuk ke proyek-proyek pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan secara masif.
Indonesia kini berdiri sejajar dengan anggota koalisi lainnya seperti Inggris, Singapura, Kenya (Ketua Bersama), serta Prancis, Swiss, Kanada, Selandia Baru, Panama, Peru, dan Zambia.
Dukungan juga datang dari sektor finansial. CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE, menyatakan kesiapan pihaknya memfasilitasi peningkatan standar kualitas pasar karbon. “Partisipasi Indonesia akan signifikan dalam meningkatkan permintaan pasar kredit karbon berintegritas tinggi,” ungkapnya.
Koalisi ini kini fokus pada Rencana Aksi nasional dan regional untuk menetapkan harga karbon yang adil, sekaligus mempercepat transformasi menuju ekonomi rendah karbon yang lebih ambisius.
