DPR Ingatkan BPS Jaga Integritas Sensus Ekonomi 2026: Jangan Ada Data Pesanan
Buletin.news – Komisi X DPR RI mewanti-wanti Badan Pusat Statistik (BPS) agar menjaga objektivitas dan akurasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan datang. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan bahwa data yang dihasilkan dalam agenda sepuluh tahunan tersebut harus benar-benar valid dan mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar data yang disesuaikan demi kepentingan tertentu atau “data pesanan”.
Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Esti menekankan bahwa data BPS memiliki peran krusial sebagai fondasi utama pemerintah dalam menyusun kebijakan nasional. Menurutnya, koordinasi antara BPS dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan agar tidak terjadi tumpang tindih atau bias informasi.
”Program dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Untuk mencapai itu, koordinasi mendalam dengan daerah adalah harga mati guna menghadirkan data yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Esti dalam keterangannya, Selasa (24/2).
Ia juga menyoroti berbagai dampak buruk yang muncul akibat ketidakakuratan data, seperti salah sasaran dalam pembagian bantuan sosial atau kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Esti menyebut seringkali warga yang sangat membutuhkan justru tidak terdata, sementara mereka yang mampu malah masuk dalam daftar penerima manfaat. Masalah sistemik ini diyakini berakar dari proses pendataan awal yang kurang akurat.
Selain koordinasi antarlembaga, DPR juga mendorong BPS untuk melakukan sosialisasi masif guna menyiapkan masyarakat dalam menyambut petugas sensus. Transparansi dan kejujuran responden dinilai menjadi kunci agar potret struktur ekonomi nasional yang dihasilkan nantinya benar-benar objektif dan dapat dipercaya oleh semua pihak.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei hingga Juli mendatang. Sebagai agenda strategis, sensus ini diharapkan mampu memotret setiap sektor usaha secara mendalam, sehingga pemerintah memiliki basis data yang kuat untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.
