Benahi Tata Kelola Hutan, Menteri Raja Juli Antoni Siapkan Dashboard Terpadu dan Tambah 66 Ribu Polhut
Buletin.news – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya untuk merombak total tata kelola kehutanan nasional guna mengakhiri ego sektoral dan tumpang tindih data. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan (Rakorenwas) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (10/02/2026).
Mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat Daerah Menuju Indonesia Emas 2045”, Rakorenwas ini menjadi forum strategis untuk mensinkronkan langkah pusat dan daerah dalam menjaga keseimbangan ekologi serta pembangunan ekonomi.
Dalam arahannya, Raja Juli Antoni menyoroti masih adanya perbedaan data dan peta di internal kementerian yang menghambat efektivitas kebijakan nasional. Sebagai solusi, Kementerian Kehutanan telah mengembangkan sebuah dashboard terpadu selama delapan bulan terakhir.
“Bagaimana mungkin kita menjalankan satu kebijakan nasional jika di internal masih berbeda-beda. Dashboard ini akan memperbaiki proses forest governance ke depan. Kami juga akan berkonsultasi dengan Ketua KPK untuk memperkuat legitimasi dan mencegah celah korupsi dalam perizinan,” ujar Raja Juli.
Selain sistem digital, penguatan di lapangan menjadi prioritas utama. Menteri Kehutanan menargetkan penambahan personel Polisi Kehutanan (Polhut) hingga mencapai angka ideal 66.000 personel.
“Penambahan Polhut ini krusial. Implikasinya luas, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga mitigasi bencana. Hutan harus benar-benar terjaga dari aktivitas ilegal,” tegasnya.
Kementerian juga akan memodernisasi pengawasan dengan penggunaan teknologi drone dan pesawat patroli, berkaca pada praktik terbaik (best practice) yang telah diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur.
Di tingkat birokrasi, Raja Juli menginstruksikan pembentukan Pusat Koordinasi Wilayah untuk memperjelas tanggung jawab dan fungsi evaluasi program di daerah. Ia juga menekankan pentingnya talent pool berbasis kinerja objektif untuk promosi jabatan.
“Rakorenwas ini bukan sekadar agenda administratif. Ini adalah penguatan komitmen untuk menjaga hutan dan keseimbangan ekologi demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
