Buletin.news – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sukses memanen pujian dari Senayan atas komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Komisi VII DPR RI secara resmi memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pengelolaan anggaran serta capaian program kementerian yang dinilai memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan pelaku usaha di akar rumput. Pengakuan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (15/7/2026).
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa esensi utama dari penggunaan anggaran negara tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang dihabiskan, melainkan dari orientasi hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sepanjang tahun anggaran 2025, kementeriannya berhasil merealisasikan Rp425,65 miliar atau mencapai 97,36 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp437,21. Catatan impresif ini menempatkan Kementerian UMKM di peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi.
Efektivitas anggaran ini linier dengan lompatan indikator pembangunan nasional per Agustus 2025. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah merosot naik ke angka 3,28 persen dari target awal 3,1 persen, disusul rasio kewirausahaan nasional yang juga menembus 3,29 persen. Di bidang reformasi birokrasi, kementerian mencatatkan skor indeks 82,61 dari Kementerian PANRB. Puncaknya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian UMKM sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut dalam kurun waktu 2014–2024.
Daya Dorong KUR dan Standardisasi Usaha
Di ranah pembiayaan, Kementerian UMKM bersama lembaga keuangan mitra bergerak progresif dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp270 triliun kepada 2,75 juta debitur, di mana sebanyak 2,25 juta merupakan penerima baru dan debitur graduasi. Guna memastikan produktivitas nasional, sebesar Rp163,9 triliun dari dana tersebut dialokasikan khusus ke sektor-sektor produktif.
Penguatan daya saing di lapangan juga digenjot melalui masifikasi legalitas usaha. Jutaan pelaku usaha kini telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), hingga SNI Bina UMK. Langkah penataan ini diperkuat lewat operasionalisasi 753 inkubator bisnis yang membina 8.661 usaha rintisan (startup), sebagai perpanjangan tangan pemerintah demi mengejar target penciptaan 10 juta wirausaha baru pada tahun 2029.
Pintu Masuk Rantai Pasok Makan Bergizi Gratis
Pemerintah juga terus memperluas ruang pasar bagi pelaku ekonomi cilik melalui pelibatan 57.600 pengusaha UMKM sebagai pemasok resmi komoditas bahan baku dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk menjaga keberlanjutan pasokan, pemerintah membangun integrasi kuat melalui program Holding UMKM yang mencakup empat sektor strategis:
* Sektor Kuliner
* Sektor Pertanian dan Perkebunan
* Sektor Beauty and Wellness
* Sektor Olahraga
Menteri Maman menguraikan bahwa dalam ekosistem MBG, pelaku usaha menengah dipercaya untuk mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara kelompok usaha mikro dan kecil memegang peran krusial sebagai pemasok bahan baku pangan ke dapur-dapur produksi. Sinergi ini diyakini akan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di tingkat kecamatan dan pedesaan.
Merespons paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memberikan ucapan selamat atas konsistensi kementerian dalam mempertahankan predikat WTP. Ia menegaskan bahwa mempertahankan prestasi selama lebih dari satu dekade bukanlah perkara mudah dan mencerminkan tata kelola yang taat asas. DPR berharap performa yang apik ini terus dipertahankan agar setiap rupiah yang dikucurkan dari APBN benar-benar menjelma menjadi stimulus konkret bagi kemandirian ekonomi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
