BGN Bentuk Tim Khusus, MBG Dievaluasi Ketat: Sekolah Mampu Tak Lagi Jadi Prioritas
Buletin.news – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase evaluasi menyeluruh. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membentuk tim khusus guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil menyusul temuan di lapangan terkait ketidaktepatan penerima manfaat hingga potensi pemborosan anggaran negara. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa tim optimalisasi dibentuk setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tim ini kami bentuk untuk memastikan penyaluran MBG benar-benar tepat sasaran. Di dalamnya ada tim investigasi, kedeputian promosi dan kerja sama, serta kedeputian pemantauan dan pengawasan,” ujar Nanik, dikutip dari Antara, Senin (20/4/2026).
Tim khusus tersebut akan memulai evaluasi di wilayah Jakarta sebelum diperluas ke daerah lain di Indonesia.
Salah satu kebijakan utama yang akan diterapkan adalah penyesuaian distribusi bantuan berdasarkan kondisi ekonomi sekolah. Sekolah swasta dengan biaya tinggi dipastikan tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG. Sementara itu, untuk sekolah negeri di kawasan elit, BGN akan menerapkan sistem kuesioner untuk mengidentifikasi siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Nantinya akan ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak,” jelas Nanik. Ia menegaskan, langkah ini penting agar penggunaan anggaran negara lebih efisien dan tidak berujung pada pemborosan.
Hasil sidak BGN juga mengungkap fakta memprihatinkan di lapangan. Sejumlah paket makanan MBG ditemukan tidak dikonsumsi oleh siswa. Bahkan, sebagian siswa mengaku bosan dengan menu yang disajikan, seperti lauk telur yang berulang.
“Ada siswa yang mengatakan bosan, bahkan memilih jajan di kantin. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kami,” ungkapnya.
Temuan lain menunjukkan bahwa di beberapa sekolah, makanan MBG tidak dimakan di tempat, melainkan dibawa pulang dan diberikan kepada asisten rumah tangga. Kondisi ini memperkuat urgensi evaluasi program, mengingat potensi terjadinya pemborosan dan food waste.
Selain hasil sidak, BGN juga menerima berbagai masukan dari anggota DPR dan pemerintah daerah. Salah satu sorotan utama adalah penyaluran MBG di sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.
“Di sekolah tertentu, banyak siswa sudah membawa bekal sendiri atau memiliki uang saku. Ini yang harus kita evaluasi agar bantuan tidak salah sasaran,” tegas Nanik.
Melalui pembentukan tim khusus ini, BGN menargetkan program MBG ke depan menjadi lebih tepat guna, efektif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
