Kemensos Tegaskan Rekrutmen Sekolah Rakyat Tanpa Seleksi Akademik, Prioritaskan Siswa Miskin
Buletin.news – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat dilakukan tanpa seleksi akademik, melainkan melalui verifikasi administratif dan lapangan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Brebes di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (19/02/2016)
“Tidak ada seleksi akademis. Yang penting mereka berasal dari keluarga miskin. Kalau mereka layak, harus kita masukkan ke Sekolah Rakyat,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, seleksi dilakukan melalui penjangkauan anak dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian diverifikasi langsung di lapangan.
Kebijakan ini, lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program bantuan pendidikan tepat sasaran dan bebas dari praktik titipan maupun nepotisme.
“Tidak boleh ada titipan dari siapa pun. Semua harus melalui data dan verifikasi lapangan,” tegasnya.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan berasrama jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, hingga makan bergizi tiga kali sehari. Setiap siswa juga mendapatkan delapan set seragam serta fasilitas laptop untuk menunjang pembelajaran.
Hingga Februari 2026, Sekolah Rakyat rintisan telah hadir di 166 titik dengan total 15.954 siswa. Program ini didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Sementara itu, pembangunan sekolah permanen tengah berlangsung di 104 titik dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.
Agus menambahkan, jika Sekolah Rakyat dibangun di suatu daerah, maka penerimaan siswa akan diprioritaskan dari wilayah setempat, termasuk tenaga pengajar dan kepala sekolah.
“Kalau di Brebes, maka siswanya dari Brebes, gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes,” jelasnya.
Selain pendidikan formal dan pembentukan karakter, program ini juga menyediakan pendampingan lanjutan bagi siswa, baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun masuk ke dunia kerja. Kemensos telah bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk mendukung transisi tersebut.
“Kalau lulus SMA dan tidak melanjutkan kuliah, mereka harus bisa langsung bekerja agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tambah Agus.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Wakil Ketua I DPRD Brebes, Iqbal Tanjung, yang menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengembangkan potensi mereka.
Dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan verifikasi ketat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
