Cegah Beban Anggaran Pendidikan, Komisi X DPR Dorong Pendanaan Makan Bergizi Gratis Lintas Sektor
Buletin.news – Komisi X DPR RI secara resmi mengusulkan agar skema pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertumpu pada pos anggaran pendidikan saja. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga agar dana pendidikan tetap fokus pada peningkatan kualitas kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur sekolah tanpa terganggu beban biaya pangan yang besar.
Anggota Komisi X DPR RI menekankan bahwa program ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini memiliki dimensi yang sangat luas, mulai dari aspek kesehatan, gizi, hingga ketahanan pangan. Oleh karena itu, skema pendanaan idealnya melibatkan berbagai kementerian terkait guna menciptakan sinergi lintas anggaran yang lebih sehat bagi struktur APBN.
“Kita perlu melihat program ini sebagai tanggung jawab kolektif. Jika seluruh beban dialokasikan pada anggaran pendidikan, dikhawatirkan akan terjadi pengalihan fokus dari program-program krusial lainnya seperti peningkatan kesejahteraan guru atau renovasi ruang kelas,” ujar salah satu anggota Komisi X dalam diskusi di Kompleks Parlemen.
Dalam usulannya, DPR mendorong agar Kementerian Kesehatan turut berkontribusi dari sisi anggaran intervensi gizi, sementara Kementerian Pertanian dapat terlibat dalam penyediaan logistik bahan baku lokal. Kolaborasi ini dianggap lebih berkelanjutan (sustainable) dan mencerminkan integrasi kebijakan nasional yang komprehensif.
Selain itu, keterlibatan anggaran lintas sektoral diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal secara lebih merata. Dengan keterlibatan banyak kementerian, pengawasan terhadap distribusi makanan bergizi di daerah terpencil pun dinilai akan lebih optimal karena adanya pembagian tanggung jawab yang jelas.
Melalui usulan ini, Komisi X berharap pemerintah dapat merumuskan formulasi anggaran yang lebih proporsional. Tujuannya jelas: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan nutrisi terbaik tanpa harus mengorbankan alokasi dana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan formal.
