5.000 Desa Ekspor, Strategi Yandri Bangkitkan Ekonomi Desa
Buletin.news – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menargetkan pembentukan 5.000 desa ekspor sebagai upaya membangkitkan ekonomi desa sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional. Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjadikan desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Di periode kepemimpinan sekarang, saya sudah banyak melepas ekspor perdana mulai dari kopi, kemiri, ikan, sampai kentang,” kata Yandri dalam acara puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Taman Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/1/2026).
Desa memiliki peran strategis sebagai subjek utama pembangunan nasional, sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah. Menurut dia, penguatan desa melalui ekspor produk unggulan akan menjadi penggerak kebangkitan ekonomi desa sekaligus instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tegas Yandri.
Dengan jumlah lebih dari 70 ribu desa, Indonesia dinilai memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar untuk dikembangkan hingga ke pasar global. Namun, Yandri menekankan bahwa pengembangan desa ekspor tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja.
“Pesan Presiden Prabowo, kita ini bukan superman, tapi super team. Kuncinya kolaborasi dan kebersamaan,” ujarnya.
Selain program desa ekspor, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menyiapkan 12 Aksi Bangun Desa untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program tersebut meliputi penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, desa tematik berbasis komoditas unggulan seperti desa lele, desa padi, desa jagung, hingga pengembangan desa wisata.
Yandri menyebutkan, sejumlah desa wisata bahkan mampu mencatatkan pendapatan hingga miliaran rupiah per tahun. Seluruh program desa itu diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi nasional, termasuk mendukung penyediaan bahan pangan bagi program makan bergizi gratis yang sebagian besar bersumber dari desa.
“Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Yandri juga mengajak seluruh elemen desa menjadikan Hari Desa Nasional sebagai momentum memperkuat persatuan dan mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis desa. Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan 20 persen dana desa untuk mendukung kedaulatan pangan nasional.
Menurut Yandri, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana desa itu diarahkan untuk memperkuat potensi desa di sektor pangan melalui berbagai program berbasis komoditas lokal.
“Kedaulatan pangan jelas kita dukung. Ada 20 persen dana desa, ditambah kolaborasi dengan kementerian lain,” tutupYandri.
